Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada sidang paripurna DPR RI (5/10). Pengesahan RUU yang kontroversial itu memicu amarah masyarakat, khususnya para buruh. Sejak 5 Oktober, demonstrasi sudah berlangsung di kawasan DPR RI maupun di sejumlah kantor DPRD berbagai daerah.

Ahli epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono merasa seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah kebijakan yang menurunkan kurva kasus Covid-19 di Indonesia. Bukan malah membuat kurvanya semakin naik dan tidak kunjung turun. Dengan disahkannya RUU Cipta kerja di tengah pandemi Covid-19, kata Pandu, maka akan membuat kerumunan. Jika dalam kerumunan itu ada yang positif Covid-19, Pandu yakin bahwa akan terjadi penularan.

"Kalau tidak ada satupun yang terinfeksi, ya tidak apa-apa. Belum tentu akan naik juga (kasusnya), tetapi kalau ada satu atau dua orang yang terinfeksi (Covid-19), maka lebih mudah masuk ke orang lain juga virusnya," ujar Pandu kepada merdeka.com, Rabu (7/10).

Terkait perkiraan apakah jumlah penambahan kasus positif Covid-19 akan meledak dalam 2 pekan ke depan, Pandu belum bisa memastikan. Yang pasti, kurva kasus Covid-19 di Indonesia tidak akan turun.

"Ya mungkin tidak ada lonjakan tetapi kasusnya tidak turun-turun," tuturnya.

Pandu mengatakan, seharusnya pemerintah bisa mencegah aksi dengan tidak mengesahkan RUU Cipta kerja. Dia yakin bahwa pemerintah tahu dampak dari disahkannya RUU tersebut, yakni memicu unjuk rasa. Pandu sangat menyayangkan terhadap apa yang pemerintah lakukan.

"Ya paling baik, harusnya dari kemarin (mencegahnya). Mengapa RUU Ciptaker itu diresmikan? Harusnya pemerintah dan DPR sudah tahu kalau RUU itu masih kontroversial," ujar Pandu.