Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadiri acara Indonesia Knowledge Forum (IKF) IX 2020 yang mengangkat tema Business Revamp: Overcoming Uncertainty through Knowledge yang berlangsung secara virtual, Selasa (6/9/2020).

Dalam acara itu, Suahasil mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami titik terendah pada kuartal II. Saat itu, perekonomian tumbuh -5,32%.


"Kita yakin bahwa kita pernah melihat situasi yang sangat buruk, yaitu di sekitar bulan April dan Mei lalu. Situasinya lumayan, pressure-nya sangat tinggi. Rasanya setelah bulan Juni, Juli, ada kegiatan ekonomi yang lebih berjalan. Sampai dengan sekarang ada kegiatan ekonomi yang lebih berjalan dibandingkan bulan April atau Mei yang lalu," kata Suahasil.

Oleh karena itu, dia berharap ada perbaikan pada kuartal III ini. Sebab, ada perbaikan dari sisi kegiatan ekonomi.


"Ini merupakan bagian dari pemulihan. Dan dengan pemulihan itu kita berharap bahwa di kuartal ketiga yang nantinya akan diumumkan BPS itu akan ada perbaikan dari statistik pertumbuhan ekononomi," ujar Suahasil.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu pun mengungkapkan dukungan pemerintah dari sisi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dukungan itu memerlukan penyesuaian mendasar lantaran shortfall penerimaan pajak.

"Penerimaan pajak itu kita perkirakan Rp 500 triliun tidak akan terkumpul. Artinya kegiatan ekonominya turun, berarti kegiatan ekonomi tidak bayar pajak dan kemudian on top of that pemerintah juga memberikan seperangkat insentif-insentif pajak," kata Suahasil.

"Rp 500 triliun kita perkirakan dari anggaran tahun ini tidak akan kita terima. Namun, di sisi lain kita juga melihat bahwa belanja ndak bisa kita turunkan. Belanja itu harus kita support dan kita naikkan sehingga di dalam APBN kita meningkatkan belanja sekitar Rp 200 triliun. Kita melakukan realokasi di dalam pagu yang ada dan masih kita tingkatkan lagi Rp 200 triliun," lanjutnya.

Imbasnya, menurut Suahasil, defisit APBN pun melebar menjadi sekitar Rp 1.000 triliun atau 6,3% dari PDB. Semua itu dilakukan dengan dasar hukum UU Nomor 2 Tahun 2020.

"Dengan kondisi defisit seperti itu, kita mengharapkan pemerintah menjadi support bagi perekonomian. Sehingga kita bisa melanjutkan pemulihan kita. Seperti apa pemulihan kita kalau kita bandingkan dengan negara lain? Kita ada di defisitnya -6,3%, kita berhasil mendapatkan kontraksi di kuartal II kemarin 5,3%," ujar Suahasil.

"Bandingkan kontraksi Indonesia dengan kontraksi negara lain, bahkan negara-negara tetangga kita, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand itu kontraksinya ada di belasan persen. Indonesia 5%. Kita berharap di kuartal III seperti yang saya sampai kan ada pemulihan ekonomi dan kemudian nantinya pertumbuhan mungkin masih kontraksi tapi lebih rendah dibandingkan 5,3%. Kita unggu angka BPS," lanjutnya.


Suahasil pun bilang kalau sampai kuartal IV, pemerintah akan memberikan support perekonomian. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan yang maksimal dari anggaran pemerintah

"Jadi kalau kita lihat keseluruhan tahun dari 2020, saat ini kita perkirakan 2020 itu di Kemenkeu, pertumbuhan Indonesia -1,7% sampai dengan -0,6%," kata Suahasil.

link


"Penerimaan pajak itu kita perkirakan Rp 500 triliun tidak akan terkumpul. Artinya kegiatan ekonominya turun, berarti kegiatan ekonomi tidak bayar pajak dan kemudian on top of that pemerintah juga memberikan seperangkat insentif-insentif pajak," kata Suahasil.