Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bakal memperluas basis perpajakan dan mengajukan penambahan objek barang kena cukai di tahun depan.

Langkah tersebut diperlukan agar target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 bisa terpenuhi.

"Dari reformasi pajak, yang dilakukan perluasan basis pajak, penegakan hukum memperbaiki SDM dan organisasi, juga akan dilakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Kami harap bisa berdiskusi dengan DPR mengenai barang yang seharusnya kena cukai dan memang membahayakan masyarakat seperti minuman berpemanis dan lain-lain," ujarnya dalam konferensi pers APBN 2021, Selasa (29/9).

Sebelumnya, Ani, panggilan akrabnya, menargetkan penerimaan perpajakan 2022 sendiri telah dipangkas dari Rp1.481,9 triliun menjadi Rp1.444,5 triliun. Pemangkasan itu disebabkan risiko short fall atau tidak terpenuhinya penerimaan perpajakan pada tahun ini.

"Kami melihat kontraksinya sesuai Perpres 72 bisa sampai 10 persen, artinya dunia usaha mengalami kontraksi cukup dalam sehingga tahun 2021 kita sangat hati-hati melakukan collection supaya dunia usaha tidak tertekan," imbuhnya.

Secara rinci, target PPh Migas ditetapkan naik dari sebesar Rp41,17 triliun menjadi Rp45,77 triliun. Sementara, target penerimaan pajak nonmigas turun dari Rp1.227,33 triliun menjadi Rp1.183,81 triliun

Target penerimaan kepabeanan dan cukai juga ditetapkan lebih tinggi, yakni dari Rp213,43 triliun menjadi Rp214,96 triliun.

Angka tersebut terdiri dari target bea masuk dan bea keluar yang tidak berubah sebesar Rp34,96 triliun, sedangkan target penerimaan cukai naik dari target awal sebesar Rp178,47 triliun menjadi Rp180 triliun.

Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai lebih tinggi Rp1,524 triliun yang berasal dari penerimaan cukai. "Dalam kondisi konsolidasi akibat covid-19 jadi kita harus hati-hati meletakkan target penerimaan pajak kita," tandas Ani.

link

Langkah tersebut diperlukan agar target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 bisa terpenuhi.