Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah melakukan intervensi pengendalian penyebaran virus Corona (COVID-19) berbasis lokal. Fraksi PDIP DKI menyentil Gubernur Anies Baswedan.

Lagi lagi, PDIP menyinggung Anies memiliki agenda tersendiri dari penanganan COVID ini. Anggota F-PDIP DKI Jhony Simanjuntak mengatakan sejak awal PSBB berskala lokal sudah diusulkan, namun tidak diterapkan.

"Kita sudah pernah mengusulkan. Itu agenda dia sendiri supaya dia terus menciptakan PSBB ini sebagai panggung dia, maka kan dia bikin ke PSBB dengan istilah yang berubah-ubah. Ada PSBB ketat, PSBB transisi, PSBB rem darurat," kaya Jhony, ketika dihubungi, Senin (28/9/2020).

Baca jugaemokrat Minta DKI Ikuti Arahan Jokowi Terapkan Mini-lockdown

Jhony menilai Anies terlalu mengeneralisir COVID satu provinsi. Padahal bisa saja jika Jakarta menerapkan pembatasan lokal. Dengan begitu, semua sektor tidak ditutup secara bersamaan, ekonomi dan kesehatan pun dapat berjalan.

"Kita kan concern mencegah penyebaran COVID ini artinya kesehatan nomer satu, tapi ekonomi juga nomer satu, ketika kita membuat kebijakan seperti yang di Jakarta ini berlangsung di tingkat DKI kan banyak juga restoran bisa take away tapi kan omset menurun," ujarnya.

"Artinya yang mau saya katakan dari awal kita minta jangan mau digeneralisir, jangan di gebyah uyah bahwa persoalan COVID ini kita mainkan satu provinsi, lebih baik kita mainkan PSBMK, ada lah contohnya di Jawa Barat, Bogor," lanjut Jhony.

Baca juga:Jokowi: Mini-lockdown di Desa-Kantor Efektif, Jangan Generalisir Satu Provinsi

Jhony mengatakan PSBMK akan berlangsung efektif di Jakarta karena sumber daya manusia yang cukup. Dia menyebut banyak gerakan di tingkat RW yang terhubung langsung dengan Pemprov.

"Malah menurut saya kenapa ini nggak diberdayagunakan di tingkat RW, padahal Jakarta sangat punya kelengkapan sumber daya manusia yang punya keterhubungan dengan pemprov DKI, ada kok yang nanya jumantik, kita bisa bayar, setiap bulan ada uang pembinaan artinya kalau mereka didayagunakan untuk bangun gerakan masyarakat gugus tugas COVID di tingkat RW ini kan luar biasa, sekarang ini kan tidak ada upaya sama sekali. Bahkan sudah triliunan dana hibah untuk ormas tiap tahun, tetap tidak digerakkan sebagai SDM," ujarnya.

"Tidak seperti sekarang ini langsung ditutup semua, makanya saya bilang apa yang dilakukan di Jakarta ini untuk kepentingan panggung politik dia saja, bukan untuk semata-mata penanganan COVID," imbuh Jhony.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta intervensi pengendalian penyebaran COVID-19 berbasis lokal ditingkatkan. Presiden Jokowi meminta arahan ini diteruskan kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

"Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, kota," ujar Presiden Jokowi saat membuka Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9).

Jokowi mengatakan intervensi berbasis lokal atau pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) lebih efektif dalam mengendalikan penularan virus. Jokowi menekankan lagi, mini-lockdown yang diterapkan berulang dinilai efektif.

"Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor/ ponpes, saya kita itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," ucap Jokowi.

https://news.detik.com/berita/d-5191...p-sentil-anies

Apa yang ada diotak abud ini ya? bebal dan suka melawan terus. DKI ditangannya jadi pusat wabah. Kalo soal keuangan sampai ngemis pinjaman 13 Triliun ke sri mulyani. 3,5 tahun yang sia2



Perpanjang PSBB Jakarta Total, Elektabilitas Anies Anjlok Tertinggal Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo

https://wartakota.tribunnews.com/amp...pranowo?page=2