Jadi Kuasa Hukum Bambang Trihadmojo, Ini Alasan Mantan Ketua KPK

Beranda

...

Berita dan Politik
Jadi Kuasa Hukum Bambang Trihadmojo, Ini Alasan Mantan Ketua KPK

extreme78

26-09-2020 10:29

Jadi Kuasa Hukum Bambang Trihadmojo, Ini Alasan Mantan Ketua KPK

Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Buysro Muqqodas menjadi tim kuasa hukum Bambang Trihadmojo dalam menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta. Bambang dicekal bepergian ke luar negeri oleh Menteri Keuangan terkait penagihan utang dalam kasus SEA Games XIX Tahun 1997.

"Betul (jadi tim kuasa hukum) menggugat pemerintah, menteri keuangan Ibu Sri Mulyani karena Bambang Triatmodjo itu diputuskan untuk dicekal paspornya ke luar negeri," kata Busyro dihubungi wartawan, Sabtu (26/9/2020).

Buysro menjelaskan alasanya bersedia menjadi tim hukum anak Soeharto, karena gugatan yang dilayangkan tersebut bukan kasus korupsi atau pelanggaran HAM. Sehingga sebagai advokat yang berpegang pada kode etik, ia memutuskan menerima tawaran untuk membela Bambang.

"Saya sebagai advokat sejak tahun 1979, terikat dan menunjung tinggi kode etik semua tentang Justice For All dan prinsip kesetaraan didepan hukum," ujar Buysro.

Meski begitu, Buysro belum bisa menyampaikan langkah yang akan dilakukan tim hukumnya nanti dalam persidangan. Ia minta semua pihak bersabar sampai kasus ini disidangkan.

"Biar nanti di pengadilan saja dibuka. Biar teman-teman pers bisa mengedukasi masyarakat," pungkasnya.

https://www.suara.com/news/2020/09/2...ntan-ketua-kpk

Cemara rise again.... emoticon-Angkat Beer

Quote:

Untuk diketahui, utang Bambang kepada negara merupakan piutang yang dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ke Kementerian Keuangan.
Utang tersebut bermula dari penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997.
Kala itu, Bambang Trihatmodjo menjabat sebagai ketua konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara ajang tersebut di Jakarta.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, mengatakan, konsorsium swasta mengalami kekurangan kekurangan dana dan harus ditalangi oleh pemerintah.
Namun, Satya tak menjelaskan berapa besaran utang anggota keluarga Cendana itu yang harus dibayarkan ke kas negara.
"Konsorsium mempunyai tugas antara lain menyediakan dana untuk penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997. Dalam penyelenggaraannya, konsorsium mengalami kekurangan dana dan negara memberikan pinjaman yang pada akhirnya menjadi utang konsorsium kepada negara (piutang negara)," jelas Setya dalam keterangannya seperti dikutip laman resmi Setneg, Sabtu (19/9/2020).

kalau tidak mau bayar sama saja merugikan keuangan negara dan definisi itu bisa di bilang korupsi uang negara emoticon-Angkat Beer

Shame on you eks ketua KPK emoticon-Angkat Beer

Diubah oleh extreme78 26-09-2020 10:30