Bansos Covid Jakarta Kisruh, GPI Minta KPK Panggil Syarif Hidayatullah

Beranda

...

Berita dan Politik
Bansos Covid Jakarta Kisruh, GPI Minta KPK Panggil Syarif Hidayatullah

auditor.kaskus

20-09-2020 12:47

Bansos Covid Jakarta Kisruh, GPI Minta KPK Panggil Syarif Hidayatullah

Aksi PW GPI Jakarta Raya saat memprotes penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Balaikota, Desember 2019 lalu

SUARAMERDEKA.ID – Gerakan Pemuda Islam (GPI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa politisi Perindo Syarif Hidayatullah. Syarif diduga tahu persis akar permasalahan kekisruhan penyaluran barntuan sosial (bansos) covid-19 di Jakarta.

Menurut anggota LBH GPI Faisal Mahtelu, berdasarkan data yang dihimpun, kekisruhan bansos terjadi di banyak sektor. Diantaranya, pendistribusian, pengemasan bansos, jadwal pembagian, item bansos, dan lainnya. Akibatnya, masyarakat menjadi resah dan bansos menjadi tidak tepat sasaran dan tidak maksimal.

“Karena itu, GPI mendukung sikap Gerindra di DPRD DKI Jakarta untuk memanggil pihak yang dinilai tahu banget akar permasalahan bobroknya bansos di Jakarta. Dan diantara yang dianggap tahu persis tersebut adalah Syarif Hidayatullah,” kata Ical di Menteng Raya Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2020).

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang dihimpun, sosok Syarif ini dikenal sangat dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karenanya, sangat lazim jika ada pihak yang menduga ada kongkalikong antara Syarif dengan Anies pada pembagian bansos tersebut. Hal ini tak lepas dari posisi Syarif menjadi orang yang bertanggung jawab menyiapkan pengemasan paket Bansos Covid-19.

“Kami menduga Anies menggunakan politik perkoncoan dan dikelilingi para calo serta cukong dan mafia proyek,” ucap Ical.

Ia pun mengaku sangat menyesalkan jika hal itu benar terjadi. Ical mengingatkan, Anies adalah Gubernur pilihan umat. seharusnya jabatan yang diamanahkan kepadanya menjadi sarana umtuk mensejahterakan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Bansos pun diduga mereka korupsi dan jadi bancakan para pejabat dan teman-teman dekatnya. Untuk mengumpulkan amunisi demi nafsunya menjadi calon presiden,” tegasnya.

Karenanya, Ical mendukung Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Syarif Hidayatullah terkait sengkarut bansos di Jakarta. Ia mengaku, GPI bahkan mendesak KPK untuk segera memeriksa politisi Perindo tersebut.

“Kami tidak hanya mendukung sikap Gerindra DPRD Jakarta. DPI mendesak KPK untuk segera memeriksa Syarif Hidayatullah. Masalah bansos itu masalah kesejahteraan umat yang saat ini sedang menderita karena pandemi. Orang lapar jangan dibuat marah,” pungkas Ical.

Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GPI Jakarta Raya Rahmat Himran mengatakan, GPI akan melakukan apapun demi kemaslahatan umat. Ia pun menyatakan akan ikut bergabung Forum Aktivis Jakarta (Fajar) yang akan menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota DKI, Senin (21/9/2020) depan.

“PW GPI Jakarta Raya beserta Brigade GPI akan bergabung bersama Fajar Senin depan di Balaikota. Kami meminta agar kebobrokan bansos Jakarta diungkap hingga ke akarnya,” ujar Himran.

Aktivis nasional ini pun meminta Anies Basweedan mengawal pengungkapan kisruh bansos Jakarta. Ia menegaskan, jika Gubernur DKI Jakarta memang tidak terlibat dalam kasus tersebut, Anies harus membuktikan bahwa memang tidak terlibat.

“Rahmat Himran siap bermubahalah dengan Gubernur Pilihan Umat Anies Baswedan demi kemaslahatan umat. Jika memang tidak terlibat,” tutup Himran. (OSY)

Sumur: https://suaramerdeka.id/bansos-gpi-p...-hidayatullah/

Padahal tahun 2015, Ahok udah siapin antisipasinya.... emoticon-2 Jempol

Ahok: Kartu E-Natura untuk Ada Bencana Saja

https://www.wartaekonomi.co.id/read8...cana-saja.html

Quote:

WE Online, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bantuan kartu elektronik yang bernama e-Natura hanya dibagikan pada saat terjadi bencana.

"Kartu e-Natura itu kami berikan kalau memang dibutuhkan dan hanya pada saat ada bencana, misalnya bencana banjir, bencana kebakaran dan bencana lainnya," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, pemberian bantuan e-Natura telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana.

Di dalam pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa penyediaan bantuan Natura diberikan melalui kartu e-Natura sebagai sarana pengambilan bantuan sosial Natura. Pergub itu telah ditetapkan pada 13 Maret 2015 dan diundangkan pada 18 Maret 2015.

"Selain itu, kartu e-Natura hanya dibatasi untuk membeli barang-barang tertentu saja, yang betul-betul dibutuhkan. Sehingga, warga yang mendapatkan bantuan tersebut tidak dapat menggunakannya secara sembarangan," ujar Ahok.

Di sisi lain, mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan pengawasan penggunaan bantuan tersebut sangat ketat, sehingga diharapkan tidak ada yang menyalahgunakan kartu e-Natura.

"Sebetulnya, pengawasan kartu e-Natura itu mirip-mirip pengawasan Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena kan pembelanjaannya sama-sama tidak dilakukan dengan uang tunai. Jadi, mudah untuk diawasi," ungkap Ahok.

Seperti diketahui, program e-Natura merupakan kerja sama antara Dinas Sosial DKI Jakarta dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Program tersebut telah diluncurkan oleh Dinas Sosial. Sehingga mulai saat ini, seluruh bantuan disalurkan melalui e-Natura.

Kartu e-Natura hanya dapat dicairkan oleh para korban bencana dalam bentuk bantuan barang, bukan dalam bentuk uang tunai karena kartu tersebut bersifat Non Cash Card (NCC). Dengan adanya kartu tersebut, diharapkan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Untuk menggunakan kartu itu, korban bencana hanya tinggal menunjukkan kartu ke petugas dan langsung dilayani kebutuhannya. (Ant)

Diubah oleh auditor.kaskus 20-09-2020 13:46