Gridhot.ID - Belakangan ini PT Pertamina Persero kembali mendapat sorotan.

Pt Pertamina yang kini dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama membuat banyak kebijakan baru.

Mulai dari pemilihan jabatan direksi, komisaris, hingga persoalan gaji.

Baca Juga: Para Bintangnya Positif Corona, Industri Film Porno Jepang Nyatanya Tetap Hidup Meski Dihantam Wabah, Direktur Perusahaan Ungkap Cara Mereka Beradaptasi

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam tayangan video di kanal Youtube POIN, Ahok menuturkan sejumlah direksi Pertamina memilih untuk bermain aman dengan melobi menteri. Bahkan, pemilihan komisaris sejumlah BUMN dinilai Ahok ditetapkan berdasarkan titipan sejumlah kementerian.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semuanya lobinya ke menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," ungkap Ahok dikutip Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Bagai Macan yang Terbangun dari Tidur Panjangnya, Ahok Galak Kuliti Aib Pertamina yang Sebut Ada Manipulasi Gaji dan Direksi Suka Lobi Menteri: Harusnya Kementerian BUMN Dibubarkan!


Menanggapi persoalan tersebut, Ahok memastikan ia menempuh sejumlah langkah demi menghindari kejadian serupa terulang. "Saya potong jalur birokrasinya. Pertamina itu naik pangkat untuk jadi senior vice president (SVP) itu 20 tahun ke atas. Saya potong, semua musti lelang terbuka," kata Ahok.

Tak hanya itu, Ahok pun menilai masih terjadi manipulasi gaji dalam tubuh Pertamina.

Ia mencontohkan, seseorang yang menempati jabatan direktur utama anak perusahaan menerima gaji Rp 100 juta. Ketika dicopot dari posisi tersebut dan menempati posisi baru, gaji yang diberikan tetap dengan besaran yang sama.

"Masa dicopot gajinya masih sama, alasannya dia udah orang lama. Harusnya kan gaji mengikuti jabatan anda. Jadi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede," ujar Ahok.

Baca Juga: Dendam 4 Hari Pesanannya Tak Kunjung Tiba, Pelanggan di Makassar Nekat Tikam Pengantar Air Galon, Pelaku Ngaku-ngaku Wartawan Saat Akan Ditangkap

Secara umum, Ahok bahkan berpendapat Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan. Ia menjelaskan posisinya sebagai komisaris bukan sebagai pengawas melainkan eksekutor.

Ahok menjelaskan semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators (KPI) yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN. "Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek," jelas Ahok.(*)

https://hot.grid.id/amp/182338664/ko...sinya?page=all