Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penegakan hukum di Indonesia terkesan jelek di mata masyarakat. Ia menyebut banyak warga menganggap akan diperas hingga ditangkap oleh penegak hukum dalam suatu perkara.

Mahfud mengaku dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa melakukan apa-apa atas kondisi tersebut kecuali para penegak hukum itu sendiri.

"Saya tidak bisa melakukan apa-apa, presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (17/9).

Mahfud lantas mencontohkan kewenangan jaksa yang kerap disalahgunakan. Masyarakat pun menilai sikap dan moralitas para jaksa, termasuk penegak hukum lain telah bobrok.

"Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah, saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya. Itu adalah praktik industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut kunci mengubah paradigma dan sikap para jaksa ini adalah dengan menjunjung moralitas. Menurutnya, semua jaksa harus bertanggung jawab dan memiliki moral dalam penegakan hukum.

"Kuncinya dalam membina insan kejaksaan adalah moral. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel," kata Mahfud.

Di era keterbukaan informasi ini, kata Mahfud, para penegak hukum juga tak bisa mengelak ketika membuat kecurangan dalam menangani sebuah perkara. Masyarakat saat ini juga semakin kritis dan gemar memantau kinerja para penegak hukum.

"Penegak hukum sudah tidak bisa menghindar lagi, iklim keterbukaan informasi dan masyarakat makin kritis," ujarnya.

link


"Saya tidak bisa melakukan apa-apa, presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (17/9).