Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri meminta dana sebesar Rp500 miliar ke Pertamina. Dana tersebut untuk pengadaan program paperless atau tanda tangan secara digital.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan wajar jika Peruri menawarkan Rp500 miliar kepada Pertamina. Sebab, itu merupakan proses bisnis yang bisa disepakati atau ditolak.

"Tentu hak Peruri untuk menawarkan berapa miliar pun. Pinter-pinternya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa. Dan tidak ada hak bagi Peruri untuk memaksa Pertamina. Semuanya terserah Pertamina. Mau menerima tawaran atau menawar. Atau bahkan menolak," ujarnya dalam tulisan singkat, Jakarta, Kamis (17/9).

Dahlan mengatakan, Peruri memang memiliki anak usaha yang bergerak dalam otentifikasi. Perusahaan tersebut satu-satunya usaha milik negara yang bisa membuat program otentifikasi dan diakui.

"Saya jadi ingat. Peruri itu punya anak perusahaan yang memegang izin digital security. Siapa saja yang akan mengamankan digital code-nya harus berhubungan dengan Peruri. Misalnya di zaman Covid-19 ini. Semua orang harus kerja dari rumah. Padahal perusahaan seperti Pertamina harus tetap jalan," paparnya.


Ahok Diminta Protes Ke Kominfo
Peruri memiliki software otentifikasi dan sekaligus punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security. Dalam otentifikasi itu, Peruri memberikan password kepada setiap pejabat yang terkait dengan tandatangan lalu tinggal klik di handphone.

"Tentu Peruri merasa punya hak untuk minta harga tinggi. Hanya Peruri yang mendapat izin untuk itu. Lebih tepatnya, anak perusahaan Peruri. Sedang Peruri sendiri, sebagai induk, memiliki izin untuk security printing. Berarti ini transaksi bisnis biasa. Hanya saja karena Peruri adalah satu-satunya pemilik izin digital security mungkin menaruh harga yang tinggi," paparnya.
Dahlan melanjutkan, sebenarnya ada jalan lain yang lebih tidak heboh mengenai pengadaan otentifikasi tersebut. Ahok diusulkan membisiki Presiden Jokowi atau Kementerian Kominfo agar mengatur ulang perizinan digital security.

"Toh izin untuk Peruri itu dikeluarkan oleh Menteri Kominfo di periode kemarin. Itu sepenuhnya wewenang pemerintah. Atau Pertamina bisa cari cara yang lebih murah. Bahkan gratis. Kan sudah ada aplikasi tanda tangan digital di HP. Banyak pilihan. Bisa DocuSign. Bisa juga SignEasy. Tapi baik juga heboh-heboh. Banyak juga yang senang heboh," tandasnya.

https://m.merdeka.com/uang/singgung-...pertamina.html

Namanya jualan