Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditanya apakah bersedia diusulkan menjadi calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta oleh Partai Gerindra di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).(KOMPAS.COM/NURSITA SARI)Anies Baswedan Kerahkan 5.500 ASN Awasi Pasar
Quote:
Direktur Keuangan dan Administrasi PD Pasar Jaya Ratih Mayasari mengatakan, pengerahan tersebut merupakan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pihaknya juga tetap mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar. "Gubernur telah mengerahkan 5.500 ASN termasuk bantuan TNI/Polri untuk disebar ke seluruh Pasar Jaya untuk mengawasi," kata Ratih dalam konferensi pers di BNPB, Kamis (2/7/2020).
Quote:
SEBANYAK 5.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi DKI Jakarta ditugaskan menjaga 14 area pasar untuk megawasi kegiatan masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi. Hal tersebut sesuai dengan Surat Tugas No 554/081 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Saefullah.
BKD DKI Pastikan Tak Ada Insentif Tambahan untuk 5000 ASN Pengawas Pasar Selama PSBB Transisi
Quote:
"Enggak ada insentif tambahan.Kan kita sudah berikan gaji dan tunjangan perbaikan penghasilan. Sebagai PNS intinya sama kayak TNI dan Polri, ketika misalnya negara dalam keadaan seperti ini, kita siap turun," kata Chaidir saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2020).
Chaidir melanjutkan, 5.000 ASN ini mulai melakukan pengawasan pasar terhitung sejak hari ini Senin (6/7/2020) sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mereka bekerja dalam seminggu penuh dari hari Senin hingga hari Minggu mulai pukul 07.30 WIB hingga jam operasional pasar selesai.
Dalam melakukan tugas pengawasan ini para ASN wajib mengenakan pakaian dinas sebagai mereka bertugas di kantor.
"Tugasnya mereka hanya mengawasi berkaitan dengan masyarakat itu sudah menggunakan protokol kesehatan atau tidak saat ke pasar misalnya salah satunya pakai masker atau tidak. Itu aja mengawasi, kalau mereka engak pakai masker, mereka diimbau untuk pakai masker baru bisa melakukan aktivitas di pasar," ucapnya.
Sumur: [url=https://akuraS E N S O Rnews/id-1158476-read-bkd-dki-pastikan-tak-ada-insentif-tambahan-untuk-5000-asn-pengawas-pasar-selama-psbb-transisi]https://akuraS E N S O Rnews/id-1158476-read-bkd-dki-pastikan-tak-ada-insentif-tambahan-untuk-5000-asn-pengawas-pasar-selama-psbb-transisi[/url]
Keselamatan ASN Pengawas Pasar Terabaikan
Quote:
Hal tersebut, timpal salah satu ASN yang enggan disebut identitasnya, dinilai sangat wajar karenamereka tidak dibekali dengan alat pelindung yang memadai, termasuk masker. “Semua kami bawa sendiri. Sakit juga tanggung sendiri. Belum lagi pendapatan kami juga tinggal setengah karena dipotong. Kami merasa seperti dikorbankan. Padahal, di lapangan kami kontak dengan orang dari mana saja,” tukasnya.
Keluhan serupa juga dilontarkan Agung Krisna. Sebagai ASN, Agung mengaku harus melaksanakan tugas yang diberikan atasannya. Di sisi lain, rasa takut dan khawatir terpapar tidak bisa disembunyikannya. “Pasti, ya khawatir takut tertular virus. Tapi namanya tugas adalah kewajiban, jadi tetap harus dikerjakan. Yang penting kita jaga diri, gunakan masker, dan alat pelindung lainnya,” katanya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar segera mengevaluasi keberadaan tim satgas pasar (piket pasar). “Mereka wajib dibekali APD. Kalau ternyata tidak dibekali, artinya bagus di perumusan tapi malah jadi masalah di aplikasinya,” katanya. ASN yang ditugaskan di pasar, imbuhnya, memang dipilih yang berusia muda. Faktor usia dan daya tahan tubuh yang kuat menjadi pertimbangan utama. Sayangnya, di balik pemilihan tersebut ada faktor lain yang kemudian bermuara pada sikap subjektif pimpinan.
Sekda DKI dan Walikota Jakarta Barat Positif Covid-19
Quote:
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan membenarkan Sekda DKI Saefullah dan Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto positif terpapar Covid-19.
Meski begitu, kata Anies, baik Sekda DKI maupun Uus tak bergejala Covid-19 sebelumnya.
“Kami berharap mudah-mudahan cepat pulih, gitu aja. Tapi (mereka) tanpa gejala,” kata Anies di Balai Kota DKI pada malam ini, Sabtu, 12 September 2020.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka mengumumkan siapa pejabat saja daerah yang positif terpapar virus Corona.
“Terpapar Covid-19 bukan aib untuk disembunyikan, tetapi penting untuk dilakukan penelusuran kontak," ucap Taufik saat dihubungi hari ini, Sabtu.
Taufik menegaskan bahwa Pemprov tidak perlu menutupi siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19 karena itu demi kepentingan publik.
Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan, dirinya mendapatkan informasi jika Sekda DKI Saefullah diduga terpapar Covid-19. Dia pun lantas melakukan tes swab mandiri.
"Beberapa hari sebelumnya pernah bertemu (Sekda DKI) di satu kegiatan."
Saat ini Gubernur Anies telah resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan PSBB transisi dan mengembalikannya kepada PSBB yang diperketat, mulai Senin, 14 September 2020.
Anies menyatakan keputusan itu diambil karena tiga indikator, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus pasien Covid-19, serta banyaknya kasus positif di Jakarta.
Pemimpin macam apa yang begitu tega nerjunin anak buahnya ke daerah berbahaya (zona merah), tanpa membekali dengan persiapan apapun?
Jawabannya: Hanya Pemimpin seiman kebanggaan umat yang mampu begitu.
