- Beranda
- Berita dan Politik
PSBB Jakarta: Mal dan pasar boleh beroperasi, kompromi dengan pemerintah pusat
...
TS
Chikashi.Masuda
PSBB Jakarta: Mal dan pasar boleh beroperasi, kompromi dengan pemerintah pusat
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54140514
SUMBER GAMBAR,AFP/GETTY IMAGES
Pengamat ekonomi menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan ke depan, "sarat kompromi dengan kepentingan pemerintah pusat yang memprioritaskan perekonomian". Itu nampak dari aturan dalam PSBB yang memperbolehkan pusat perbelanjaan atau mal dibuka.
Tapi pemerintah menyebut perekonomian di Ibu Kota harus tetap berjalan demi kemaslahatan orang banyak.
Sementara itu tidak satu suaranya pemerintah pusat dan daerah mengambil sikap mengenai Covid-19, menurut pakar hukum tata negara, karena manajemen krisis yang salah sejak awal.
Pengamat dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara, menyayangkan kebijakan PSBB DKI Jakarta Jilid 2 yang disebutnya sarat kompromi.
Kompromi itu nampak dari keputusan diperbolehkannya pusat perbelanjaan atau mal beroperasi meski dengan kapasitas pengunjung 50%.
Pada PSBB Jilid 1, seluruh mal di Ibu Kota ditutup kecuali bagi toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
"Ini kompromi yang salah," ujar Bhima Yudhistira kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/09).
Bhima menilai jika PSBB total diberlakukan tanpa kecuali maka secara perlahan tapi pasti, akan berdampak positif pada pertumbukan ekonomi di kuartal pertama tahun 2021. Pasalnya, Jakarta menjadi pusat perputaran 70% uang nasional.
Ia juga menjelaskan dalam berbagai studi dan pengalaman di banyak negara yang terdampak Covid-19, tidak ada satu negara yang pulih secara ekonomi tanpa menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat.
"Karena masalah utama yang menyebabkan resesi adalah masalah kesehatan," tukasnya.
Dari pengamatannya, ketika pelonggaran PSBB dilakukan terbukti pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 justru minus 5,32% dan diperkirakan akan minus 2% pada kuartal III/2020.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat tak memandang buruk terhadap kebijakan PSBB total yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apalagi menyalahkan mantan Menteri Pendidikan tersebut atas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 4.961 atau turun 5%.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan setidaknya Rp300 triliun dana asing yang ada di pasar finansial kembali ke luar pasar.
Padahal, menurut analisa Bhima, para investor asing telah melepas kepemilikan sahamnya sejak Maret silam. Hal itu dikarenakan sikap pemerintah pusat yang tampak ragu-ragu mengambil keputusan atas masuknya virus corona ke Indonesia.
Sementara IHSG turun tajam pada Kamis (10/09) lalu tidak semata-mata disebabkan pengumuman PSBB DKI Jakarta. Akan tetapi, katanya, turut disumbang oleh anjloknya harga minyak mentah dan indeks keyakinan konsumen yang rendah.
"Investor nggak kemudian melihat bahwa pengumuman Gubernur Anies Baswedan sebagai satu-satunya faktor. Investor akan membandingkan dengan banyak indikator," jelas Bhima.
"Jadi ketika ada pengumuman (PSBB oleh Anies Baswedan) pasti akan syok terhadap pasar. Tapi hari berikutnya IHSG positif. Jadi IHSG tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya karena sangat short term," sambungnya.
Bagi Bhima akan lebih baik jika pemerintah berani mengambil risiko buruk ekonomi ketika memberlakukan PSBB, namun terjadi perbaikan pada kuartal berikutnya. Seperti yang terjadi di China.
"Itu harus diambil daripada situasi seperti ini (resesi) akan lama untuk melakukan recovery."
"Di China dampak dari lockdown pertumbuhan ekonomi minus 6,8% tapi di kuartal kedua positif 3,2%. Selalu ada dampak jangka pendek yang dalam."
Jimly Asshiddiqie: Kesalahan manajemen krisis sejak awal
Banjir kritik yang disampaikan politisi partai pendukung pemerintah maupun menteri Jokowi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinilai pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, terjadi karena kesalahan manajemen krisis yang sejak awal dipilih Presiden Joko Widodo serta dibumbui oleh nuansa politik jelang Pilpres 2024.
Hal tersebut kemudian, katanya, menimbulkan miskoordinasi antara pusat dengan daerah.
Dalam pandangan Jimly, miskoordinasi tersebut tidak akan terjadi jika sedari awal Presiden Jokowi menerapkan Pasal 12 UUD 1945 tentang kondisi darurat. Dengan begitu, kendali keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.
"Manajemen bencana di bawah BNPB, lalu Undang-Undang Karantina Wilayah di bawah Kemenkes, ini saja sudah dua. Lalu dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Perpres. Jadi manajemennya tidak terpadu," ujar Jimly kepada BBC.
"Selebihnya politik, maka jadi begini," sambungnya.
Menurut Jimly, baik pemerintah daerah dan pusat harus seirama dalam memutus kebijakan. Jangan sampai, katanya, muncul persepsi di publik "pemerintah pusat beroposisi dengan pemerintah daerah".
"Pemda itu kan bawahan pemerintah pusat. Ini masalah koordinasi dan motivasi yang dihantui banyak kebencian permusuhan yang belum reda."
"Jadi bukan soal siapa yang salah. Tapi manajemen krisis sejak awal keliru," imbuhnya.
Jimly berharap semua pihak melepaskan kepentingan politik jangka pendek dalam menangani pandemi virus corona.
"Selamatkan dulu kesehatan masyarakat dan keamanan ekonomi rakyat," tandasnya.
SUMBER GAMBAR,DETIK.COM
Apa tanggapan Istana?
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menampik jika kritik terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait dengan kepentingan politik 2024.
Kata dia, kritik tersebut dilayangkan karena kebijakan yang diambil mantan Menteri Pendidikan tersebut berdampak pada perekonomian nasional dan kebijakan bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pusat.
Itu mengapa, menurut Donny, Anies harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sebelum memutuskan memberlakukan PSBB.
"Jadi koordinasi diperlukan untuk memutuskan seberapa dalam rem itu diinjak. Kalau diinjak dalam-dalam maka akan ada dampak terhadap perekonomian," tutur Donny Gahral Adian kepada BBC.
"Karena tanggungjawab pusat harus ada bansos atau BLT. hal-hal ini saya kira ke depan diperlukan satu koordinasi yang dini dan baik," sambungnya.
Dalam pandangan pemerintah pusat, katanya, perekonomian nasional sudah mulai bergerak ketika pelonggaran PSBB diberlakukan. Karena itu, pemerintah pusat tidak ingin dihentikan tiba-tiba dan berdampak pada kemaslahatan orang banyak.
SUMBER GAMBAR,AFP/GETTY IMAGESPengamat ekonomi menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan ke depan, "sarat kompromi dengan kepentingan pemerintah pusat yang memprioritaskan perekonomian". Itu nampak dari aturan dalam PSBB yang memperbolehkan pusat perbelanjaan atau mal dibuka.
Tapi pemerintah menyebut perekonomian di Ibu Kota harus tetap berjalan demi kemaslahatan orang banyak.
Sementara itu tidak satu suaranya pemerintah pusat dan daerah mengambil sikap mengenai Covid-19, menurut pakar hukum tata negara, karena manajemen krisis yang salah sejak awal.
Pengamat dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara, menyayangkan kebijakan PSBB DKI Jakarta Jilid 2 yang disebutnya sarat kompromi.
Kompromi itu nampak dari keputusan diperbolehkannya pusat perbelanjaan atau mal beroperasi meski dengan kapasitas pengunjung 50%.
Pada PSBB Jilid 1, seluruh mal di Ibu Kota ditutup kecuali bagi toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
"Ini kompromi yang salah," ujar Bhima Yudhistira kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/09).
Bhima menilai jika PSBB total diberlakukan tanpa kecuali maka secara perlahan tapi pasti, akan berdampak positif pada pertumbukan ekonomi di kuartal pertama tahun 2021. Pasalnya, Jakarta menjadi pusat perputaran 70% uang nasional.
Ia juga menjelaskan dalam berbagai studi dan pengalaman di banyak negara yang terdampak Covid-19, tidak ada satu negara yang pulih secara ekonomi tanpa menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat.
"Karena masalah utama yang menyebabkan resesi adalah masalah kesehatan," tukasnya.
Dari pengamatannya, ketika pelonggaran PSBB dilakukan terbukti pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 justru minus 5,32% dan diperkirakan akan minus 2% pada kuartal III/2020.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat tak memandang buruk terhadap kebijakan PSBB total yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apalagi menyalahkan mantan Menteri Pendidikan tersebut atas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 4.961 atau turun 5%.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan setidaknya Rp300 triliun dana asing yang ada di pasar finansial kembali ke luar pasar.
Padahal, menurut analisa Bhima, para investor asing telah melepas kepemilikan sahamnya sejak Maret silam. Hal itu dikarenakan sikap pemerintah pusat yang tampak ragu-ragu mengambil keputusan atas masuknya virus corona ke Indonesia.
Sementara IHSG turun tajam pada Kamis (10/09) lalu tidak semata-mata disebabkan pengumuman PSBB DKI Jakarta. Akan tetapi, katanya, turut disumbang oleh anjloknya harga minyak mentah dan indeks keyakinan konsumen yang rendah.
"Investor nggak kemudian melihat bahwa pengumuman Gubernur Anies Baswedan sebagai satu-satunya faktor. Investor akan membandingkan dengan banyak indikator," jelas Bhima.
"Jadi ketika ada pengumuman (PSBB oleh Anies Baswedan) pasti akan syok terhadap pasar. Tapi hari berikutnya IHSG positif. Jadi IHSG tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya karena sangat short term," sambungnya.
Bagi Bhima akan lebih baik jika pemerintah berani mengambil risiko buruk ekonomi ketika memberlakukan PSBB, namun terjadi perbaikan pada kuartal berikutnya. Seperti yang terjadi di China.
"Itu harus diambil daripada situasi seperti ini (resesi) akan lama untuk melakukan recovery."
"Di China dampak dari lockdown pertumbuhan ekonomi minus 6,8% tapi di kuartal kedua positif 3,2%. Selalu ada dampak jangka pendek yang dalam."
Jimly Asshiddiqie: Kesalahan manajemen krisis sejak awal
Banjir kritik yang disampaikan politisi partai pendukung pemerintah maupun menteri Jokowi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinilai pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, terjadi karena kesalahan manajemen krisis yang sejak awal dipilih Presiden Joko Widodo serta dibumbui oleh nuansa politik jelang Pilpres 2024.
Hal tersebut kemudian, katanya, menimbulkan miskoordinasi antara pusat dengan daerah.
Dalam pandangan Jimly, miskoordinasi tersebut tidak akan terjadi jika sedari awal Presiden Jokowi menerapkan Pasal 12 UUD 1945 tentang kondisi darurat. Dengan begitu, kendali keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.
"Manajemen bencana di bawah BNPB, lalu Undang-Undang Karantina Wilayah di bawah Kemenkes, ini saja sudah dua. Lalu dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Perpres. Jadi manajemennya tidak terpadu," ujar Jimly kepada BBC.
"Selebihnya politik, maka jadi begini," sambungnya.
Menurut Jimly, baik pemerintah daerah dan pusat harus seirama dalam memutus kebijakan. Jangan sampai, katanya, muncul persepsi di publik "pemerintah pusat beroposisi dengan pemerintah daerah".
"Pemda itu kan bawahan pemerintah pusat. Ini masalah koordinasi dan motivasi yang dihantui banyak kebencian permusuhan yang belum reda."
"Jadi bukan soal siapa yang salah. Tapi manajemen krisis sejak awal keliru," imbuhnya.
Jimly berharap semua pihak melepaskan kepentingan politik jangka pendek dalam menangani pandemi virus corona.
"Selamatkan dulu kesehatan masyarakat dan keamanan ekonomi rakyat," tandasnya.
SUMBER GAMBAR,DETIK.COM
Apa tanggapan Istana?
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menampik jika kritik terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait dengan kepentingan politik 2024.
Kata dia, kritik tersebut dilayangkan karena kebijakan yang diambil mantan Menteri Pendidikan tersebut berdampak pada perekonomian nasional dan kebijakan bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pusat.
Itu mengapa, menurut Donny, Anies harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sebelum memutuskan memberlakukan PSBB.
"Jadi koordinasi diperlukan untuk memutuskan seberapa dalam rem itu diinjak. Kalau diinjak dalam-dalam maka akan ada dampak terhadap perekonomian," tutur Donny Gahral Adian kepada BBC.
"Karena tanggungjawab pusat harus ada bansos atau BLT. hal-hal ini saya kira ke depan diperlukan satu koordinasi yang dini dan baik," sambungnya.
Dalam pandangan pemerintah pusat, katanya, perekonomian nasional sudah mulai bergerak ketika pelonggaran PSBB diberlakukan. Karena itu, pemerintah pusat tidak ingin dihentikan tiba-tiba dan berdampak pada kemaslahatan orang banyak.
0
527
17
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.9KThread•41.5KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru