Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Courtesy of Pemprov DKI Jakarta)



Jakarta, CNN Indonesia -- 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim, pemerintah pusat telah memberi lampu hijau terkait rencana penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI guna menekan laju penyebaran Covid-19. 

Menurut Anies, pemerintah pusat turut menyadari kasus Covid-19, terutama di DKI Jakarta memang meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir. 

"Kalau soal dukung, mendukung. Jadi pemerintah dukung, pemerintah pusat menyadari lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi mendukung dan sama-sama kita menyadari," ujar Anies di Kompleks Balai Kota DKI, Sabtu (12/9) malam. 

Sebelumnya, Pihak Kantor Staf Presiden sebelumnya menanggapi bahwa penerapan PSBB di DKI harus dengan koordinasi bersama kementerian. Sebab, penerapan PSBB itu akan berdampak pada sejumlah sektor.

Lewat juru bicara presiden, Fadjroel Rachman Presiden Joko Widodo pun menilai Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau komunitas lebih efektif diterapkan untuk disiplin protokol kesehatan.

Pada Sabtu (12/9), Anies menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat yang diwakili Tim Sargas Covid-19. Dalam rapat itu, gubernur DKI juga berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.


Anies juga dikabarkan membahas rencana PSBB total dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, Wahidin Halim selaku orotritas dari daerah penyangga Ibu Kota. 

Hasil pertemuan itu, Anies menyebut pemerintah pusat mendukung rencana penerapan kembali PSBB total di Ibu Kota. Menurut dia, baik Pemprov DKI maupun Pemerintah Pusat menyadari, tanpa menyelesaikan masalah kesehatan, sektor ekonomi sulit untuk bergerak. 


"Sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin ekonomi bergerak. Kami sama, besok ketika melihat detail perinciannya akan lebih clear," ucap dia. 



Terkait detail hasil pertemuan itu, Anies menyebut bakal diumumkan secara detail pada hari ini, Minggu (13/9). 


(thr/eks)



==========================

apapun istilahnya,
psbb total , psbm atau pengetatan.

pemerintah pusat itu tak setuju dengan istilah psbb "total"
ataupun rem darurat.
karena itu menimbulkan kepanikan.
istilah yang mungkin dipakai adalah pengetatan.



yang jelas, pasti akan ada pengetatan dah.
agak ragu ama kemampuan pak gubernur ini.

selama psbb transisi,
rapor nya merah