JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB secara ketat kembali diterapkan pada 14 September.

Menanggapi hal itu, salah satu warga Jakarta, Rafael (23) mengaku kecewa karena perjuangannya selama enam bulan di rumah seakan-akan sia-sia tanpa hasil.

Pasalnya, Pemerintah kembali menerapkan PSBB ke awal karena angka Covid-19 tak bisa ditekan dengan adanya pelonggaran.

“Justru saya lebih merasa ini 6 bulan yang sia-sia. Bukan cuma buat saya, tetapi juga buat orang-orang di luaran, terutama tenaga medis yang perangnya enggak selesai-selesai karena Pemerintah tak serius mengendalikan Covid-19 selama ini,” kata Rafael kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Namun, dia mengapresiasi tindakan Pemprov DKI yang transparan dengan data Covid-19 dan mengakui keadaan Ibu Kota saat ini.

Dengan begitu, ia berharap masyarakat sadar bahwa Covid-19 masih ada dan mengkhawatirkan.

Namun, kata dia, meningkatkan kesadaran masyarakat harus diiringi pengawasan yang sangat ketat dari Pemerintah itu sendiri.

“Maret-Juni lalu kita bisa diam di rumah karena diliputi kecemasan, ketidaktahuan, kepanikan. Sekarang orang sudah cuek, abai, banyak yang tidak percaya Covid-19. Teman-teman saya juga sudah tidak betah di rumah. Sulit buat Pemerintah,” kata dia.

Beda halnya dengan Leony (26). Dia mengatakan, bahwa tindakan yang diambil Pemprov itu terlambat untuk menanggulangi virus corona tipe-2 (SARS-CoV-2) yang sudah menyebar sangat masif.

Menurut dia, pada fase PSBB transisi harusnya Pemerintah lebih tegas memaksa masyarakat untuk tidak berkerumun dan jaga jarak fisik.

“Ini sebetulnya tindakan Pemda yang terlambat menanggulangi. Kalau dilihat seharusnya ketika fase peralihan (PSBB transisi) itu Pemda tetap harus tegas memaksa semua orang yang berada di luar untuk menjaga jarak dan pakai masker,” ujar Leony.

Namun, sayangnya kata Leony, Pemerintah malah lengah mengawasi masyarakat untuk terapkan protokol kesehatan. Akibatnya, masyarakat mulai banyak tak mentaati protokol kesehatan.

“Bisa dilihat di beberapa tempat terutama di pinggir jalan, itu pedagang-pedagangnya tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan. Lihat juga pemukiman-pemukiman padat itu pada tidak melakukan protokol kesehatan. Ya disini Pemda seperti kurang terjun langsung untuk memaksa orang-orang mengikuti protokol kesehatan,” kata dia.

Dia mengatakan, tindakan Pemerintah menekan rem kedaruratan membuat banyak pihak panik, terutama pelaku usaha.

Pasalnya, kegiatan ekonomi yang kembali dibatasi dikhawatirkan berdampak bagi banyak orang.

“Hal ini membuat banyak pihak yang panik, kan. Bahkan karena emergency break ini juga membatasi pergerakan ekonomi, akibatnya pasar akan lesu di sisa dua hari ke depan karena orang akan memilih untuk menarik uangnya terlabih dahulu ketimbang untuk belanja di market,” ucap dia.

Oleh karena itu, Leony meminta Pemerintah dapat menjamin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat nantinya PSBB kembali diketatkan.

Ia berharap tindakan Pemerintah mengetatkan kembali PSBB adalah tindakan terbaik meski terlambat untuk menekan angka Covid-19.

“Semoga diharapkan ini kebijakan baik untuk kita semua, tetapi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya, termasuk berikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat ini (PSBB),” ujar Leony.

Selain itu, ia juga minta Pemerintah menindak lebih tegas masyarakat yang tidak taat menerapkan protokol kesehatan.

Ia juga minta Pemerintah jaga ketat keluar masuk warga dari dan menuju DKI Jakarta, sehingga tak terjadi penularan lebih masif.

“Percuma warga Jakarta tertib, warga Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang yang selama ini abai masih keluar-masuk Jakarta. Padahal kemampuan deteksi Covid-19 masih jelek, Pemerintah harus bertindak tegak pokoknya, karena Covid ini bukan main-main,” tutur dia

kompas.com