Sertifikasi da’i menjadi gempar di media sosial setelah dipersoalkan beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti Anwar Abbas hingga Ustaz Tengku Zul.

Sertifikasi ini juga sebelumnya sudah ditolak secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena dinilai cenderung menimbulkan kegaduhan.

Selain itu, MUI menilai sertifikasi boleh saja dilakukan tapi bukan oleh pemerintah. Sertifikasi da’i seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau ormas Islam termasuk MUI.

Di media sosial, tokoh MUI, KH Cholil Nafis membeberkan bahwa MUI sebenarnya sudah melakukan standardisasi da’i sejak dulu. Bahkan sudah tiga angkatan.

“MUI sudah melakukan standardisasi 1, 2, 3 angkatan yang jumlahnya sudah 280-an asatidz di seluruh Indonesia di antaranya juga pengurus MUI. 

Insya Allah bulan ini angkatan yang keempat untuk beberapa pengurus MUI di 34 Provinsi,” tulis Chalil Nafis lewat media sosial twitter.

Dia pun mengungkapkan bahwa sejauh ini, pihaknya telah melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi agar dakwah lebih solutif.

Cholil pun membagikan foto sertifikat da’i beberapa ustaz, yakni Ustaz Das’ad Latif hingga KH Nurul Irfan yang merupakan pengurus MUI dan anggota Komisi Fatwa MUI.

BACA JUGA :Haikal Hassan Akui Suplai Dana ke Akun Opposite: Saya Bantu untuk Kebutuhan Keluarganya

Denny mempertanyakan sertifikasi untuk beberapa tokoh seperti Ustaz Tengku Zulkarnain, Ustaz Zaitun Rasmin hingga Ustaz Zaitun Rasmin.

“Kira-kira Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin sama Tengku Dzul para pengurus MUI, disertifikasi gak ya ?” tulis Denny.





Diketahui sejak awal tahun 2020, Menteri Agama Fachrul Razi mulai menjalankan program sertifikasi penceramah bagi semua agama.

Menurut Fachrul Razi, program tersebut bertujuan untuk mencetak penceramah agar memiliki bekal wawasan kebangsaan, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, dan juga mencegah penyebaran paham radikalisme di tempat-tempat ibadah.

Namun sayangnya, program tersebut menuai kritikan dari sejumlah pihak. Hingga menimbulkan keresahan di tengah publik bahwa penceramah yang tidak bersertifikat akan dilarang.

Baca Juga: Tidak Transparan, Laporan Pertanggungjawaban Anies Baswedan Ditolak Mentah-mentah

Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa rencana penceramah bersertifikat yang digulirkan, tidak akan diikuti dengan kebijakan larangan penceramah yang tidak bersertifikat dilarang untuk berceramah.

"Apakah penceramah yang tidak bersertifikat akan diturunkan aparat? Tidak akan pernah. Tidak akan ada kebijakan bahwa penceramah yang berceramah harus bersertifikat," kata Fachrul Razi dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang diliput secara daring dari Jakarta, Selasa, 8 September 2020, dikutip dari Antara.

Fachrul Razi mengatakan, penceramah bersertifikat merupakan salah satu kegiatan Kementerian Agama yang berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mewujudkan peningkatan kompetensi individu di bidang dakwah yang berkarakter, berwawasan keagamaan mendalam, serta berlandaskan pada komitmen falsafah kebangsaan.

Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah di Lambang NU Terdapat Tanda Salib di Bagian Tengahnya?

Program penceramah bersertifikat akan didukung pemateri dari organisasi kemasyarakatan Islam, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dan akademisi atau pakar.

Fachrul Razi berharap, BPIP bisa memberikan pembekalan tentang Empat Pilar, BNPT tentang pergolakan dengan latar belakang agama yang destruktif, dan Lemhanas tentang wawasan kebangsaan.

Fachrul Razi juga meyakinkan, selama mewacanakan program tersebut, Kementerian Agama akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Dalam proses tersebut didapat beberapa kesepahaman, dan memang ada beberapa tentangan.

Baca Juga: Marahi Denny Siregar, Mantan Menhan Timor Leste: Kami Tak Akan Kembali ke Masa Lalu, Jangan Fitnah!

"Yang menentang tidak kami anggap lawan, tetapi akan kami dekati lebih jauh, yang diharapkan bisa menerima dengan baik karena tujuan dari kegiatan ini baik, yaitu untuk kepentingan umat dan bangsa," ujar Fachrul Razi

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengatakan peningkatan kapasitas mubaligh dan dai memang diperlukan, tetapi agar tidak menimbulkan kecurigaan sebaiknya dilakukan melalui MUI.

"Lebih baik tidak dilakukan lewat Kementerian Agama agar tidak timbul kecurigaan. Diperlukan kebijakan yang lebih bijaksana dan mengayomi," kata Bukhori.

Sumur
https://terkini.id/news/ustaz-dasad-...i-tengku-dzul/

Ustad2 kadroon laknat sertipikatnya lulusan monas 212