JAKARTA, KOMPAS.com - Ada peristiwa kurang mengenakkan yang terjadi saat rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019.

Rapat tersebut diadakan di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2020).

Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau keluar dari ruangan setelah melayangkan protes dan kritikan pada rapat tersebut.

Fraksi-fraksi yang melakukan walk out adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Mereka menolak laporan penggunaan anggaran tahun 2019 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran struktur kerja perangkat daerah (SKPD).

Mengapa walk out?

Mulanya berbagai protes dilayangkan kepada Anies dan anak buahnya.

Seperti halnya yang diutarakan oleh Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, salah satu peserta rapat paripurna yang melakukan walk out.

Ia mengaku kecewa kepada Anies dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD.

"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu, Fraksi Golkar izin untuk walk out," kata Baco di ruang rapat paripurna DPRD DKI seperti dalam rekaman yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Setelah Baco, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Oman Rahman Rakinda juga menyampaikan kekecewaan dengan rapat paripurna ini dan meminta izin fraksinya untuk keluar dari ruangan rapat.

Selanjutnya, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza juga menganggap anggota Dewan tidak diakomodasi dalam memberikan pendapat di rapat paripurna.

Dengan demikian, Fraksi PSI juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu.

"PSI juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019," tutur Anthony.

Laporan dianggap tak detail

Setelah walk out, anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim juga menjelaskan sikap yang ditunjukkan oleh fraksinya.

Menurut Hakim, laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kinerjanya dan jajaran dalam menggunakan dana pada tahun 2019 mengada-ada.

Hakim mengatakan, laporan keuangan penggunaan APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci dan hanya secara gelondongan.

"Terkait transparansi tidak ada detail penyerapan APBD 2019," ujar Hakim.

Fraksi PAN juga menganggap laporan P2APBD tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," jelasnya.

Hakim juga kecewa dengan kinerja dari Pemprov DKI Jakarta karena tidak melibatkan aspirasi dari Dewan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.

"Ini kan baru sekali rapat kemarin saat banggar, itu juga sebentar. Kami merasa ini eksekutif engga melibatkan kami, kami legislatif DPRD merasa enggak dianggap sama eksekutif dalam hal penggunaan anggaran dalam hal perencanaan sekarang eksekutif kesannya jalan sendiri," tutup Hakim.

Raperda P2APBD tetap disahkan

Meski diwarnai berbagai interupsi dan walk out oleh empat fraksi, Raperda P2APBD akhirnya disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, jumlah anggota di ruang rapat paripurna masih lebih dari 50 orang sehingga terhitung kuorum dan keputusan sah.

Adapun fraksi yang tersisa adalah Fraksi PDI-P, Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PKB-PPP.

Prasetio lalu mengetuk palu sebagai tanda Raperda P2APBD 2019 disetujui.

"Paripurna 50 orang. Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadi peraturan daerah dapat disetujui," ucap Pras sembari mengetok palu.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi santai soal interupsi, penolakan, hingga walk out dari empat fraksi DPRD DKI.

Anies mengapresiasi pembahasan Raperda P2APBD oleh DPRD DKI.

Selanjutnya, ia menyatakan menerima semua masukan dan saran dari anggota Dewan untuk perbaikan penggunaan APBD ke depannya.

"Agar bisa mencapai hasil yang optimal, bernilai manfaat bagi seluruh Kota Jakarta, apa yang disampaikan insya Allah menjadi perhatian khusus, insya Allah akan kami laksanakan demi kesejahteraan Kota Jakarta," ujar Anies.

kompas.com

Tidak detail
Tidak transparan
Tidak sesuai dengan dilapangan