Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berada di bawah komando Luhut Panjaitan memberlakukan kerja dari rumah (WFH) selama dua pekan. Pasalnya, sebanyak enam orang pegawai diketahui reaktif covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan tes swab pada 3 September 2020.

Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko) Agung Kuswandono mengatakan kebijakan WFH dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Surat Edaran tersebut saya keluarkan untuk menangani permasalahan covid-19 yang ada di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi," ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Minggu (6/9).

Ia melanjutkan pelaksanaan WFH tersebut dimulai dari 7 September sampai dengan 21 September. Namun, jangka waktu tersebut dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada.

SE tersebut ditujukan kepada para pejabat tinggi madya agar dapat mengarahkan pegawai di unit kerjanya masing-masing untuk bekerja di rumah. Mereka juga mengalihkan rapat secara tatap muka menjadi rapat virtual.

Agung mengklaim pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah mengimplementasikan protokol kesehatan secara intens sesuai dengan aturan pemerintah.

"Jadi kami pasang alat deteksi suhu, siapkan wastafel, desinfektan, hand sanitizer, dan kantor setiap minggu kami semprot disinfektan," terangnya.

Ia menuturkan setelah pendalaman kepada karyawan positif covid-19 diketahui bahwa pegawai tersebut tertular dari anggota keluarganya. Sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) penanganan covid-19, setiap pegawai yang bersinggungan langsung wajib melakukan swab test. Kemudian, swab test juga akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

"Arahan untuk melakukan bekerja dari rumah ini merupakan bentuk pengamanan. Dengan demikian, kami mohon para pegawai tetap menjaga kesehatan, tetap beraktivitas di rumah masing-masing, dan kita berdoa bersama semoga covid-19 ini segera berlalu," ujarnya.

link


"Surat Edaran tersebut saya keluarkan untuk menangani permasalahan covid-19 yang ada di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi," ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Minggu (6/9).