Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo mengumumkan sanksi baru yang dijatuhkan pada jaksa Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) Fatou Bensouda pada hari Rabu. Sanksi itu sebagai respons Amerika atas penyelidikan Bensouda terhadap potensi kejahatan perang Amerika yang dilakukan di Afghanistan.

Pompeo juga menyinggung Phakiso Mochochoko, Kepala Divisi Yurisdiksi, Pelengkap dan Kerjasama ICC, yang dia sebut membantu Bensouda dalam penyelidikannya.

ICC adalah pengadilan internasional yang menyelidiki dan mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. (Baca: ICC Setuju Dilakukannya Penyelidikan Kejahatan Perang di Afghanistan)

Baca Juga:

Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya
Dorong Perundingan Damai, Afghanistan Bebaskan 200 Tahanan Taliban



Lahir dari genosida yang pecah di Rwanda dan di bekas Yugoslavia, ICC berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan internasional. Sebanyak 123 negara mengakui pengadilan internasional yang dibentuk oleh Statuta Roma pada tahun 1998 tersebut, tetapi AS bukanlah salah satu penandatangan statuta.

"ICC institusi yang benar-benar rusak dan korup," ucap Pompeo selama konferensi pers hari Rabu waktu Washington, seperti dikutip Fox News, Kamis (3/9/2020).

"Amerika Serikat tidak pernah meratifikasi Statuta Roma yang membuat pengadilan tersebut, dan kami tidak akan mentoleransi upaya tidak sahnya untuk menundukkan orang Amerika ke yurisdiksinya," ujar bekas direktur CIA tersebut. (Baca: ICC Siap Selidiki Kejahatan Perang Israel, Netanyahu Kesal)



Pada bulan Juni, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa sanksi ekonomi akan dijatuhkan pada orang-orang yang berafiliasi dengan ICC dan anggotanya yang menargetkan orang Amerika dalam penyelidikan mereka.

Pompeo mengatakan bahwa siapa pun yang ditemukan membantu Bensouda atau Mochochoko berisiko dikenakan sanksi.