Jakarta - Amerika Serikat (AS) menyebut draf resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang antiterorisme yang disodorkan Indonesia sebagai lelucon. AS memveto draf tersebut karena AS ingin anggota ISIS dipulangkan ke negara asal masing-masing, sedangkan resolusi itu tidak mengatur pemulangan anggota ISIS.
"Resolusi ini gagal total mencapai tujuan utamanya, dan AS tidak akan berpartisipasi dalam lelucon yang sinis dan abai ini," kata Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, dalam surat penjelasan tertanggal 31 Agustus, diakses detikcom dari situs resmi lembaga Misi AS untuk PBB, Rabu (2/9/2020).

Draf resolusi yang disponsori oleh Indonesia itu disebut AS sebagai draf yang gagal total dan lelucon. Selain itu, AS menyebut lebih baik tidak ada resolusi sama sekali ketimbang menyetujui resolusi semacam itu.

"Resolusi Indonesia di hadapan kita ini seharusnya dibuat untuk menguatkan tindakan internasional dalam melawan terorisme, tapi malah lebih buruk ketimbang tidak ada resolusi sama sekali," kata Kelly Craft.

Titik ketidaksetujuan AS terhadap resolusi ini adalah tidak adanya pembahasan mengenai pemulangan (repatriasi) petempur teroris asing ke negara masing-masing. Padahal menurut AS, repatriasi teroris adalah hal yang paling penting untuk mengatasi terorisme.

"Ini juga gagal untuk memuat langkah penting pertama - repatriasi ke negara asal masing-masing dari mereka," kata Craft.

AS paham, maksud Indonesia dkk adalah untuk menyerukan penuntutan, rehabilitas, dan reintegrasi (PRR) bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas teror. Bila tujunnya adalah PRR, seharusnya draf itu juga memuat repatriasi teroris. Negara yang ogah memulangkan warganya yang terlibat teror seolah-olah emoh bertanggung jawab terhadap ulah warganya.



AS mengaku sudah sejak pekan lalu menolak draf resolusi antiterorisme dari Indonesia dkk ini. Craft tidak paham, bagaimana bisa Dewan Keamanan (DK) PBB puas terhadap draf resolusi itu.

"Ini tidak bisa dimengerti bagaimana bisa anggota-anggota DK PBB puas dengan resolusi yang mengabaikan akibat ancaman keamanan bila semua negara meninggalkan petempur asingnya, sehingga petempur asing itu bisa melarikan diri dari tahanan dan mengabaikan keluarga mereka yang menderita di kamp-kamp tanpa pertolongan, peluang, atau harapan," kata Craft.

Akhirnya, AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi antiterorisme itu.
Sebelum 1 September kemarin, Indonesia adalah Presidensi DK PBB bulan Agustus 2020. Resolusi mengenai penanggulangan terorisme dari Indonesia mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto dari AS. Indonesia menyesalkan hal ini.

"Sebagai negara yang juga menjadi korban sekaligus terdepan dalam memerangi terorisme, Indonesia gagal paham ketika dunia terus dikepung ancaman terorisme terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Inisiatif penting yang menambahkan nilai dalam menangani ancaman serius ini belum diterima di Dewan karena pandangan yang tak bisa dipahami," kata Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani dalam keterangan di situs Kemlu, Selasa (1/9) kemarin.




https://m.detik.com/news/internasion...ulangan-isis/3

Kalau lihat dari dua sisi sebenarnya sama benarnya

Indonesia dkk ingin teroris dewasa ttp di luar sana terbuang dari negara asalnya karena ideologi mereka sangat berbahaya dan mengancam kedamaian bangsa2 asal mereka

Klo mamarika melihat dari sisi kemanusiaannya.

Bagi TS sendiri ane setuju dgn indonesia DKK.
Parasit mank harus di bumi hanguskan dan keluar dari negara asalnya