Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran badan legislatif tersebut menjadi Rp7,5 triliun pada 2021 mendatang.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan anggaran tersebut telah disampaikan pada rapat paripurna ke-14 pada 5 Mei lalu.

Salah satu agenda rapat, yakni laporan BURT terhadap pembahasan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) DPR Tahun 2021. Namun, Sri Mulyani baru mengabulkan senilai Rp5 triliun dari jumlah anggaran yang diusulkan.

"Pada rapat paripurna 5 Mei 2020 yang lalu, telah menetapkan usulan RKA untuk DPR RI sebesar Rp7,5 triliun. Tapi saya lihat dalam lampiran 1 RUU yang disampaikan oleh pemerintah ini masih jauh, masih Rp5,4 triliun. Saya berharap pemerintah betul-betul merealisasikan itu," ujarnya dalam rapat paripurna virtual, Selasa (18/8).

Ia menuturkan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung kinerja DPR sebagai badan legislatif. Utamanya, pada 2021 mendatang perlu kerja keras dari seluruh pihak termasuk DPR, lantaran Indonesia menghadapi tantangan resesi ekonomi dan penanganan dampak covid-19.

"Banyak problem yang ada negara ini. Kalau negaranya ingin maju dan kuat bu menteri, maka legislatifnya harus kuat. DPR RI-nya harus kuat," jelasnya.

Anggaran tersebut, lanjutnya, merupakan mandatori berupa gaji dan tunjangan anggota dewan. Ia mempertanyakan jika anggaran yang diberikan oleh pemerintah lebih rendah dari pagu yang diajukan, maka bagaimana para wakil rakyat bisa meningkatkan kinerjanya sekaligus melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

"Bagaimana kami melakukan pengawasannya secara ketat? Dan juga bagaimana kami membuat perundang-undang yang bagus dan kuat, di antaranya termasuk penganggaran," katanya.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,11 triliun kepada DPR. Jumlah tersebut naik dari pagu anggaran awal dalam RAPBN 2020, yakni Rp4,286 triliun.

Selanjutnya, pemerintah merelokasi anggaran sebesar Rp833 miliar sehingga total anggaran DPR bertambah menjadi Rp5,11 triliun tahun ini. Sementara itu, alokasi anggaran untuk DPR pada 2019 lalu sebesar Rp5,73 triliun.

(ulf/bir)

link


"Banyak problem yang ada negara ini. Kalau negaranya ingin maju dan kuat bu menteri, maka legislatifnya harus kuat. DPR RI-nya harus kuat," jelasnya.