JAKARTA, HALUAN.CO -Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp1,29 triliun untuk aktifitas digital selama tujuh tahun terakhir. Sebanyak Rp90,45 miliar di antaranya hanya untuk membiayai influencer sejak 2014.

Mengapa ini penting: Penggelontoran anggaran cukup besar bagi influencer menurut ICW pertanda Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak percaya diri dengan program-programnya. Padahal, informasi yang disampaikan influencer tidak selalu valid, bahkan tak jarang malah misinformasi.

Konteks:

• ICW melakukan penelusuran aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait aktivitas digital dan pelibatan influencer dalam menyosialisasikan program-program pemerintah.

• Informasi PBJ diperoleh lewat penelusuran pada situs LPSE Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

• Periode penelusuran adalah selama kurun waktu 2014-2018 dan pengumpulan data dari 14 Agustus sampai 18 Agustus 2020.

Hasil penelusuran ICW:

• Terdapat 34 Kementerian, 5 LPNK, dan 2 lembaga penegak hukum yakni, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, yang menggelontorkan dana untuk aktivitas digital.

• Kata kunci yang digunakan adalah media sosia (medsos)l/ social media, influencer, key opinion leader, komunikasi, dan Youtube.

• Yang unik, anggaran terbesar aktivitas digital berada di Polri meski secara paket pengadaan paling banyak di Kementerian Pariwisata.

• Anggaran di Kepolisian RI sebesar Rp937 miliar dengan 12 paket pengadaan. Sedangkan Kementerian Pariwisata sebesar Rp263,29 miliar dengan 44 paket pengadaan.

• Selebihnya Kementerian Keuangan sebanyak 17 paket sebesar Rp21,25 miliar, Kemendikbud dengan 14 paket senilai Rp1,95 miliar, Kemenhub 11 paket senilai Rp11 miliar, Kemenkominfo 9 paket senilai Rp21,27 miliar, Kemenko Perekonomian 8 paket sebesar Rp2,7 miliar, BKPM 4 paket sebesar Rp2,15 miliar, Kemen PUPR tiga paket sebesar Rp3,47 miliar dan Kemendagri dua paket senilai Rp1,35 miliar.

Apa katanya: “Apabila ditelusuri sumber-sumber lainnya seperti dokumen anggaran publik atau memperluas cakupan pantauan ke pemerintah daerah, tidak tertutup kemungkinan jumlah yang ditemukan lebih besar dari Rp1,29 triliun,” kata Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi daring berjudul ‘Rezim Humas: Berapa Milyar Anggaran Influencer’, Kamis (20/8/2020) siang.

Terbesar untuk Medsos:

• Dari kajian ICW tersebut, anggaran belanja Pemerintah untuk aktivitas digital terbesar adalah untuk sosialisasi di media sosial dengan 68 paket pengadaan sebesar Rp1,16 triliun.

• Setelahnya untuk influencer dengan 40 paket sebesar Rp90,45 miliar.

• Selanjutnya, Konsultan Komunikasi 7 paket sebesar Rp2,55 miliar, kampanye online 5 paket sebesar Rp9,64 miliar, media sebanyak lima paket senilai Rp4,22 miliar, kampanye digital tiga paket sebesar Rp19,21 miliar, media online tiga paket sebesar Rp4,18 miliar, youtube dua paket Rp344,3 juta dan branding satu paket senilai Rp2,5 miliar.

Anggaran khusus Influencer:

• Anggaran belanja pemerintah untuk influencer sebesar Rp90,45 miliar ditemukan terjadi sejak tahun 2017 dengan 40 paket pengadaan.

• Rinciannya, sebesar Rp17,68 miliar pada tahun 2017, Rp56,55 miliar pada 2018, Rp6,67 miliar pada 2019, dan Rp 9,53 miliar pada 2020.

• Anggaran influencer paling besar berada di Kementerian Pariwisata sebesar Rp77,66 miliar.

• Selanjutnya, Kemendikbud sebesar Rp1,6 miliar, Kemenkominfo Rp10,83 miliar, Kemenhub Rp195,8 juta, dan Kemenpora Rp150 juta.

• Penggunaan influencer salah satunya saat sejumlah artis diundang ke istana dan setelahnya mereka ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait Covid-19.

Catatan ICW:

• ICW minta pemerintah transparan dari segi penggunaan karena publik berhak tahu kebijakan yang menggunakan influencer.

• Pemerintah harus bisa menjelaskan bagaimana suatu isu memerlukan bantuan influencer, menentukan individu yang layak dijadikan influencer serta peran institusi kehumasan yang dimiliki pemerintah bila penggunaan jasa influencer semakin marak.

• ICW mengingatkan bahwa trend penggunaan influencer dapat membawa pemerintah pada kebiasaan mengambil jalan pintas, seperti memuluskan sebuah kebijakan untuk memengaruhi opini publik.

• Hal itu tidak sehat dalam demokrasi karena berpotensi mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan berakibat pada tertutupnya ruang percakapan publik.



Berita Politik, Hukum dan Ekonomi Lainnya:
1. IPW Sebut 18 Menteri Bakal Kena Reshuffle, Ini Nama-namanya
3. Tokoh Antikorupsi Rusia Alexei Navalny Alami Koma, Diduga Diracun di Pesawat
3. Sediakan Layanan Seks, Bareskrim Gerebek Karaoke Eksekutif di Tangsel
4. Dianggap Taat Agama dan Ulama, PA 212 Dukung Anies di Pilpres 2024
5. Luhut: Cina Bisa Satukan Rakyatnya Karena Anut Ideologi Komunisme