Semestinya ada keberanian mengatakan bahwa Covid-19 itu bisa membunuh orang dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Jika ingin selamat harus pakai masker dan menjaga jarak.

OlehLARASWATI ARIADNE ANWAR

20 Agustus 2020 20:13 WIB·4 menit baca

KOMPAS/PRIYOMBODO

Patung petugas yang mengenakan alat pelindung diri dengan peti korban Covid-19 dipasang di pertigaan jalan Kemang Raya, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Bertambahnya kasus positif Covid-19 di Jakarta menunjukkan kewaspadaan masyarakat harus semakin ditingkatkan. Tidak untuk urusan keselamatan pribadi saja, tetapi kesadaran kolektif bahwa butuh kerja sama semua pihak, mulai dari akar rumput hingga elite politik, untuk memastikan pandemi tidak lagi mengancam kesehatan semua orang dengan cara disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Hasil penelitian terkini Universitas Tarumanagara melalui lembaga kajian perkotaan dan real estatnya, Center for Metropolitan Studies (Centropolis), menunjukkan ada peningkatan penyebaran virus korona jenis baru secara signifikan. Berdasarkan data mereka per 18 Agustus 2020, terdapat 53 kelurahan dengan angka kasus positif Covid-19 di atas 100 yang dipetakan sebagai zona hitam. Padahal, data Centropolis pada 6 Agustus menunjukkan zona hitam tercatat ada di 30 kelurahan.

Dosen dan peneliti Centropolis, Suryono Herlambang, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (20/8/2020), menjelaskan bahwa ada dua kelurahan dengan jumlah kasus positif Covid-19 di atas 300 orang. Di samping itu, ada lima kelurahan dengan jumlah kasus 200-299 orang dan 46 kelurahan dengan kasus berkisar 100-199 orang.

Kelurahan Pancoran dan Tebet Barat di Jakarta Selatan serta Bidara Cina di Jakarta Timur merupakan wilayah yang baru masuk kategori zona hitam. Sementara wilayah Jakarta Utara, terutama di sekitar Tanjung Priok, oleh Centropolis dijabarkan sebagai tempat dengan tingkat perkembangan kasus paling mengkhawatirkan.

”Adanya long weekend ini membuat risiko penularan semakin meningkat. Sama seperti waktu hari raya Idul Adha kemarin, apalagi kesadaran masyarakat tampak kian menurun terbukti dengan masih banyak ditemukan pelanggaran warga yang tidak bermasker dan menjaga jarak,” kata Suryono.

KOMPAS/NELI TRIANA

Suryono Herlambang dari Universitas Tarumanagara, Jakarta

Pemerintah mencanangkan hari libur nasional 20-21 Agustus untuk menyambut Tahun Baru Hijriyah. Artinya, ada empat hari libur digabung dengan Sabtu dan Minggu. Dikhawatirkan terjadi pergerakan dari Jakarta menuju wilayah satelit, seperti Puncak di Bogor, Jawa Barat, dan Anyer di Banten untuk berekreasi. Demikian pula warga dari tempat lain yang masuk ke Ibu Kota untuk jalan-jalan.

Pantauan Kompas pada hari Rabu, 19 Agustus, menunjukkan, kesadaran warga sudah jauh menurun. Di pusat perbelanjaan seperti Grand Indonesia memang pengunjung memakai masker. Akan tetapi, di restoran dan kafe yang mempraktikkan konsep menjaga jarak sekalipun para pengunjung membuka masker tidak hanya untuk makan.

Ada yang sibuk mengobrol di ponsel tanpa masker, padahal di ruangan tertutup. Ada pula pengunjung kafe yang duduk berdua di satu meja dan sibuk bercakap-cakap dengan membuka masker. Di koridor mal juga mulai tampak pengunjung yang berjalan-jalan sambil makan es krim dan mengobrol. Petugas keamanan ataupun pelayan restoran tidak satu pun menegur mereka. Padahal, di ruangan tertutup risiko penyebaran droplet berbentuk aerosol sangat tinggi.

Jika di mal mulai tampak celah ketidakdisiplinan, apalagi di pusat kaki lima. Contohnya di wilayah Simprug, Jakarta Selatan. Pusat jajanan di antara Jalan Simprug Golf 2 dan Jalan Simprug Permata I dipenuhi pembeli ketika malam hari. Mereka duduk tanpa menjaga jarak. Baik penjual maupun pembeli sama-sama tampak tidak memakai masker.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para muda-mudi saling menunjukkan hasil foto mereka seusai berfoto di luar pagar Kompleks Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Adaptasi baru

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menjelaskan, jargon ”normal baru” benar-benar membuat masyarakat mati rasa. Pemakaian kata normal membuat masyarakat menafsirkan ”kembali seperti waktu sebelum ada pandemi”. Saat ini, pemerintah membuat jargon baru, yaitu ”adaptasi kebiasaan baru”.

”Namun, gaung kampanye jargon baru ini lesu. Semestinya ada keberanian mengatakan bahwa Covid-19 itu bisa membunuh orang dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Jika ingin selamat, harus pakai masker dan menjaga jarak,” tuturnya.

Semestinya ada keberanian mengatakan bahwa Covid-19 itu bisa membunuh orang dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Jika ingin selamat, harus pakai masker dan menjaga jarak.

Ia menerangkan, mengadu Covid-19 dengan ekonomi bukan langkah yang bijaksana. Covid-19 memengaruhi ekonomi karena rakyat yang sakit akan membebani ekonomi negara. Jadi, Covid-19 bukan sebatas urusan kedisiplinan individu, sementara ekonomi juga tidak serta-merta dikategorikan urusan yang memengaruhi khalayak umum sehingga lebih penting.

Melindungi diri dan orang lain dari virus korona baru sudah menjadi tata krama sosial yang niscaya. Sosialisasi hal ini tidak bisa melemah, justru harus menguat. Selain ada pendekatan persuasif dan holistik, juga ada pendekatan berupa pemberdayaan masyarakat antarkelompok sosial-ekonomi, etnis, dan lintas paham politik. Jika pendekatan ke masyarakat hanya persuasif, koersif, dan karitatif, kejenuhan warga akan menguat dan nantinya menjadi bom waktu sikap tidak peduli keamanan sesama.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani mengatakan, ada 31.757 kasus positif Covid-19. Rinciannya adalah 21.795 orang sembuh dan 1.061 meninggal dunia.

Pekan lalu, Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta sudah menutup lokasi hari bebas kendaraan bermotor di 32 titik karena ditemukan banyak pelanggaran. Akan tetapi, belum ada imbauan resmi terkait pencegahan pergerakan orang secara masif pada liburan akhir pekan ini.

https://bebas.kompas.id/baca/metro/2...an-zona-hitam/

Hitam

Makin tidak terkendali. Makin menjadi pusat episentrum wabah di Indonesia, kalau abud tidak mau kembali ke psbb awal bisa makin menyebar ke daerah. Instansi pemerintah pusat saja yang tetap dibuka bud, yang lain tutup agar terkendali dan rumah sakit tidak kewalahan.