Pengacara FPI: Budi Djarot Tak Mengerti Hukum, Bicara Semaunya

Beranda

...

Berita dan Politik
Pengacara FPI: Budi Djarot Tak Mengerti Hukum, Bicara Semaunya

extreme78

07-08-2020 14:17

Pengacara FPI: Budi Djarot Tak Mengerti Hukum, Bicara Semaunya

Jakarta - Pentolan Gerakan Jaga Indonesia (GJI) Budi Djarot tak mau ambil pusing terkait pelaporan dirinya oleh Front Pembela Islam (FPI) ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menghina imam besar FPI Habib Rizieq Syihab. Budi menilai harusnya Habib Rizieq melaporkan dirinya langsung, bukan FPI, yang dia anggap sebagai ormas ilegal.
Menanggapi hal tersebut, pengacara FPI Azis Yanuar mengatakan Budi tidak mengerti hukum dan bicara seenaknya. Menurutnya, perihal FPI sebagai ormas itu sudah diatur dalam Pasal 28 E Undang-Undang 1945 tentang kebebasan berkumpul dan berpendapat.

"Omongan Djarot itu mirip sama omongan orang-orang bodoh yang nggak mengerti hukum, nggak mengerti aturan dan bicara semaunya. Apalagi dia bicara tentang ilegal dan segala macam terkait ormas FPI," kata Azis kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

"Itu tidak ada kewajiban untuk daftar dan sebagainya, jadi tidak ada ormas ilegal di Indonesia. Tidak mau daftar, kemudian dikatakan ilegal, itu omongan orang-orang bodoh," sambungnya.

Azis mendesak pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan dirinya dengan menangkap Budi Djarot. Menurutnya, Budi Djarot membuat bangsa ini tidak harmonis serta terpecah belah karena perbuatannya menebar kebencian.

"Jadi kita meminta kepolisian mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait orang-orang yang menebarkan kebencian dan permusuhan macam Djarot ini. Mohon kepada pihak pemerintah, terutama penegak hukum, untuk serius menegakkan hukum," katanya.

Seperti diketahui, Budi Djarot menanggapi laporan FPI ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menghina imam besar FPI Habib Rizieq Syihab. Budi pun tak ambil pusing atas pelaporan tersebut.

"Saya tidak keberatan karena ini negara hukum. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, silakan laporkan saya. Sekarang yang mengadukan saya ini kan kebetulan FPI. Kedudukan FPI ini kan bukan ormas, sudah ilegal. Jadi kalau mereka laporkan saya, syarat formilnya harus dipenuhi," kata Budi kepada wartawan, Jumat (7/8).

https://m.detik.com/news/berita/d-51...from=wpm_nhl_4

Quote:

Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia (UI) Dian Puji Simatupang mengatakan, status FPI resmi dinyatakan berakhir pada 20 Juni 2019. Namun, status FPI bisa tidak dibubarkan jika FPI sudah menerima surat tanda perpanjangan dari Kemendagri.

"Tetapi apabila Kemendagri belum menerbitkan tanda terima atau juga surat keterangan perpanjangan, status keterangan ormas FPI berakhir demi hukum," kata Dian kepada reporter Tirto.

Diah mengatakan, surat tanda terima biasanya memuat daftar dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian, surat tersebut akan menyatakan konsekuensi jika tidak melengkapi dokumen perpanjangan.

Jika tidak mendapat perpanjangan, kata dia, status FPI sebagai ormas resmi dinyatakan berakhir. Kemudian, FPI tidak bisa bergerak sebagai ormas dan dikenakan sanksi hingga pencabutan badan hukum sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan.

Diah pun memahami ada dorongan untuk mencabut izin FPI. Namun, pencabutan baru bisa dilakukan jika memang FPI sudah tidak diakui sebagai ormas. Pencabutan pun harus memenuhi syarat UU Ormas agar tidak digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Publik bisa tapi menyampaikan ke pemerintah kalau dalam UU ormas pemerintah yang menetapkan dan memutuskan itu salah satu pertimbangannya adalah hukum dan sosiologis," kata Dian.

pesan moralnya...

FPI tidak lebih dari genk motor atau genk2 anak kampung.

emoticon-Traveller