Cilegon, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota Cilegon, Banten kembali menutup sejumlah sekolah dan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) setelah sempat dua hari membuka sekolah dalam rangka ujicoba.

Ujicoba penerapan belajar tatap muka dilakukan pada 3-4 Agustus 2020 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Namun, Rabu 05 Agustus 2020, pembelajaran kembali dilakukan melalui online.

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Cilegon, Erwin Harahap, mengatakan penutupan dilakukan setelah jumlah kasus positif di Kota Cilegon kembali bertambah.


"Uji coba (Pembukaan sekolah) itu disuruh berhenti, sambil menunggu suasana yang baru seperti apa. Kita belum tahu sampai kapan, sambil kita tunggu perkembangannya zona kuning menjadi hijau," kata Erwin saat dihubungi wartawan, Rabu (5/8).

Lihat juga: Jadwal Rekayasa Lalin Satu Arah Iduladha di Anyer-Carita

Erwin mengatakan sejak sekolah dibuka, terjadi penambahan tiga kasus positif covid-19 di Kota Baja. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, syarat pembukaan sekolah salah satunya berstatus zona hijau.

"Uji coba menurut Dinas Pendidikan (Disdik) itu untuk mengetahui, itu hanya uji coba," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cilegon, Ismatullah, mengatakan seorang siswa SMP Negeri 7 Cilegon diduga terpapar corona sehingga harus diisolasi.

"(Sekolah tatap muka dihentikan) karena (pasien positif covid-19) meningkat tiga orang hari ini, kedua ada yang di isolasi anak SMP 7. Neneknya itu diasumsikan oleh gugus tugas harus diisolasi," kata Ismatullah.

Kata dia, proses belajar mengajar sementara kembali ke program jarak jauh. "Karena masih (zona) kuning jadi disarankan tidak tatap muka," katanya.

Menurutnya, pembukaan sekolah dua hari itu atas desakan dari banyak pihak. Ismatullah mengklaim sudah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Cilegon, seperti Dandim, Kapolres, BPBD, Departemen Agama, anggota DPRD Cilegon hingga wali kota Cilegon.

Namun saat pembelajaran tatap muka kembali dibuka, Ismatullah mengaku banyak yang menentangnya dan terjadi selisih paham, terutama di anggota DPRD Cilegon.

"Tapi setelah dibuka ada anggota dewan bermunculan yang berbeda pendapat, ada yang melarang, ada yang merasa senang," katanya.

Lihat juga: Jokowi Terbitkan Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan(yan/ugo)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...embali-ditutup

KPAI Tegaskan Hak Hidup dan Hak Sehat Anak Lebih Utama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan keputusan pemerintah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka di zona kuning Covid-19. KPAI menegaskan, hak hidup dan hak sehat anak-anak lebih utama pada masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:

Dua Pelajar Positif Covid, Sekolah di Sambas Kembali Ditutup Presiden Arahkan Pelonggaran Sekolah Disertai Kewaspadaan

"Jika melihat data Satgas (Satuan Tugas) Covid-19 berarti total yang diizinkan membuka sekolah mencapai 249 kota/kabupaten atau 43 persen jumlah peserta didik," kata komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, Jumat (7/8).

Retno menyampaikan, pandangan KPAI bahwa hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak adalah lebih utama di masa pandemi saat ini. Terlebih, dr. Yogi, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa anak-anak yang terinfeksi Covid-19 ada yang mengalami kerusakan pada paru-paru.

Anak-anak yang telah terinfeksi juga berpotensi menularkan Covid-19 kepada nenek atau kakek mereka, dengan kematian yang berpotensi akan meningkat terus dan penularan terus berjalan.

SKB4 Menteri sebelumnya, menurut Retno, seharusnya dievaluasi terlebih dahulu. Sehingga, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang membuka sekolah di zona hijau.

Proses tersebut, kata dia, tidak pernah disampaikan kepada publik. Padahal, dari hasil pengawasan KPAI di 15 sekolah pada wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, menunjukkan hasil bahwa hanya satu sekolah yang siap dan memenuhi daftar periksa, yaitu SMKN 11 Kota Bandung. Kemudian, pada Agustus 2020 ini, KPAI juga akan melanjutkan pengawasan langsung ke berbagai sekolah di Serang, Subang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Brebes, Bengkulu, Lombok, dan lain-lain.

Sementara itu, Retno mengatakan bahwa belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, seperti di Pariaman, Sumatera Barat, ternyata ada satu guru dan satu operator sekolah yang terinfeksi Covid-19. Padahal, proses pembelajaran tatap muka sudah berlangsung satu pekan.

Begitu juga Kota Tegal yang berada di zona hijau. Ketika membuka sekolah ternyata ada satu siswa yang terinfeksi Covid-19. Padahal siswa tersebut sudah masuk sekolah selama dua pekan. Ketika ada kasus terinfeksi, seharusnya pemerintah daerah melakukan tes PCR kepada seluruh siswa dan guru yang terlibat dalam pembelajaran tersebut.

“Artinya, kalau ada satu siswa terinfeksi, maka 30 siswa lain harus dites. Kalau belum terbukti terinfeksi Covid-19, maka biaya tes tidak ditanggung pemerintah pusat. Jadi, kalau pas buka sekolah dan ternyata ada kasus Covid-19, siapakah yang akan menanggung biaya tes untuk 30 anak dan guru di klaster tersebut?” ujar Retno.

Demikian juga dengan zona hijau di Bengkulu yang membuka sekolah pada 20 Juli 2020. Tetapi, dua pekan berikutnya wilayah tersebut berubah menjadi zona merah karena ada tenaga kesehatan di salah satu puskesmas terinfeksi Covid-19.

https://m.republika.co.id/berita/qep...ak-lebih-utama



Siap2 klaster sekolah dimana2..dan ingat dari sekolah murid akan pulang ketemu anggota keluarga lainnya
Kenapa tidak belajar dari pengalaman negara2 maju yang terjadi penutupan pasca banyak yg positif setelah sekoklah masuk secara fisik..apalagi Indonesia yg bukan negara ma...ahhh sudahlah