Jakarta, CNN Indonesia -- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengkritik pemerintah yang tak banyak melibatkan organisasi profesi kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19).
Ketua IAKMI Dedi Supratman mengatakan selama ini Gugus Tugas maupun Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 hanya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam merumuskan program dan kebijakan, namun juga jarang diajak rapat.

Dedi menyebut organisasi-organisasi profesi kesehatan padahal memiliki jaringan cukup luas di berbagai daerah dan bisa membantu program-program penanganan Covid-19 terutama dalam hal pencegahan.

"Ikatan apoteker saja, misalnya, kemarin itu enggak ada dilibatkan di gugus tugas. Yang masuk IDI dan yang lain ada beberapa, tetapi itu pun jarang sekali diajak rapat. Ini sebetulnya yang kami prihatinkan," kata Dedi dalam webinar yang digelar Ikatan Alumni UI, Sabtu (1/8).

Dedi menyebut akhirnya kalangan profesi dan asosiasi kesehatan membuat gerakan sendiri. Mereka bergerak dengan memanfaatkan jejaring dan keanggotaan yang tersebar di berbagai daerah.

Seperti Palang Merah Indonesia (PMI) yang melakukan kegiatan sendiri dalam edukasi, mitigasi, hingga penyemprotan disinfektan. Sementara IAKMI dan beberapa organisasi lainnya membuat Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK).

"Ini sebetulnya aset yang bisa dimanfaatkan oleh gugus tugas dan Menteri Kesehatan, namun saya tidak tahu apa masalahnya sehingga kesehatan sendiri tidak kompak dan tidak solid," ujarnya.

Dedi mengaku sudah bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan audiensi dengan para organisasi profesi kesehatan. Menurutnya, organisasi profesi ingin dilibatkan karena ingin membantu pemerintah menangani pandemi virus corona.

"Ini situasi makin parah kami lihat. Mudah-mudahan Pak Presiden membuka pintu untuk bisa beraudiensi dengan kami kalangan kesehatan," katanya.

Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti minimnya anggaran insentif tenaga kesehatan masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam kampanye pencegahan penularan Covid-19. Menurutnya, sejauh ini insentif hanya diberikan bagi tenaga medis yang ada di rumah sakit dan menangani pasien Covid-19.

Bahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah tak menyinggung sama sekali insentif untuk tenaga kesehatan masyarakat.

"Perpres kemarin menyinggung soal anggaran, ada disinggung soal pendanaannya doang satu pasal," ujarnya.

Hingga kemarin, Jumat (31/7), jumlah kumulatif kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 108.376 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65.907 orang dinyatakan sembuh dan 5.131 orang lainnya meninggal dunia.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...tangani-corona

Kalo bermanfaat why not...presiden bisa memfasilitasi