Jakarta, CNN Indonesia -- 

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Basco melihat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi mesti diperpanjang tapi diperketat, bahkan kalau perlu tarik 'rem darurat' seperti yang diutarakan Gubernur DKI Anies Baswedan. Hal itu lantaran terjadi lonjakan kasus positif virus corona di ibu kota dalam seminggu terakhir di ujung masa PSBB Transisi.

Basri menilai akan lebih baik Anies kembali menerapkan PSBB awal yang secara aturan lebih ketat dari PSBB Transisi.

"Maka kayaknya transisi harus diteruskan, tapi harus lebih ketat bahkan mungkin balik ke PSBB atau bahasa Gubernur itu emergency break," kata Basri saat dihubungi, Kamis (30/7).

Menurut dia, lonjakan kasus positif di Jakarta dalam beberapa hari terakhir tak bisa dianggap enteng. Pasalnya, lonjakan itu kini bersumber dari klaster perkantoran yang sebelumnya tak ada.

Menurut Basri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini seharusnya bukan hanya memperketat pengawasan, namun juga penindakan dengan menutup perkantoran yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Sebab, meski penerapan PSBB terus menerus diperpanjang, namun tanpa pengawasan, hasilnya jadi sia-sia.

"Jadi percuma mau bikin PSBB kek, transisi lah apa. Kalau tidak ada pengawasan, tidak ada penindakan terhadap protokol kesehatan," katanya.

Baca juga: Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Jakarta 2 Pekan hingga 13 Agustus 2020

Aturan PSBB transisi yang DKI jalankan beberapa minggu terakhir terbukti tidak bisa menekan angka penularan. Bahkan tingkat positif dibandingkan jumlah tes atau positivity rate terus meningkat.

"Ini sudah diperpanjang berkali-kali, tapi kasus malah makin banyak, positivity rate jadi tinggi. Harusnya tarik rem darurat dulu agar tidak kebablasan semakin parah," jelasnya.

Basri mengingatkan bahwaSatgas Covid-19 juga menemukan bahwa lima kota administratif di Jakarta berada pada zona risiko tinggi atau merah, sedangkan satu kabupaten pada zona risiko sedang.

Berdasar data, Minggu lalu, 19 Juli 2020, ada 33 persen atau hanya dua kota administratif, yakni Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, yang memiliki risiko tinggi, yaitu merah. Sedangkan pada Minggu, 26 Juli, wilayah merah bertambah menjadi lima kota administrasi.

”Ini harus kita cermati bersama. Bahkan pada Minggu, 21 Juni, ada satu daerah zona tidak terdampak, yaitu Kepulauan Seribu, sekarang sudah menjadi risiko sedang,” kata 

Penerapan aturan baru berdasarkan zona warna hasil pemetaan terbaru harus segera diberlakukan. Bahkan untuk zona merah, aturannya harus lebih ketat seperti sebelum PSBB transisi.

"Zona merah dan oranye mending dilakukan PSBB seperti awal. Warga di kelurahan zona merah harus bekerja dari rumah dan diisolasi, yang boleh keluar harus punya kepentingan dan diseleksi. Ruang publik tutup, tempat wisata tutup, jangan ada kegiatan di luar rumah di zona merah dan oranye ini," tegasnya.

Perketat Pengawasan

Terkait munculnya klaster perkantoran, Basri meminta Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta agar menambah personel untuk memperketat pengawasan. Ia turut menyesalkan Pemprov DKI yang tak pernah melibatkan DPRD, maupun sejumlah pihak seperti TNI-Polri dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

Menurut Basri, Pemprov DKI Jakarta terkesan hanya ingin jalan sendiri dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Ibu Kota. Padahal, di masa-masa awal penerapan PSBB, Pemprov DKI sempat melibatkan pihak lain.

"Awal-awal doang yang konferensi-konferensi ada kepolisian, ada tentara. Sekarang enggak ada lagi," tutur Basri.

"Seharusnya kan gencar diskusi dengan kita. Dinas kesehatan aja nggak pernah mau diskusi dengan kita. Minta pendapat kita kek. Kan kayak Jakarta milik sendiri lah," imbuhnya.

DKI Jakarta tak berhenti mencatatkan lonjakan kasus positif virus corona selama masa PSBB Transisi yang diperpanjang sejak 16 Juli lalu. Ledakan kasus positif itu seolah menjadi 'hadiah' selama 14 hari PSBB transisi yang akan berakhir hari ini, Kamis (30/7).

Anies belum memberi kepastian bakal memperpanjang PSBB DKI Jakarta hari ini. Namun, ia sempat menyatakan tak menutup kemungkinan menarik rem darurat atau memberlakukan kembali PSBB secara penuh jika kasus corona di Ibu Kota tak kunjung melandai.

"Jangan sampai kita harus menarik rem darurat atau emergency break. Bila itu terjadi kita semua harus kembali dari rumah, kegiatan sosial, keagamaan, perekonomian, dan kegiatan sosial terhenti, kita semua yang akan merasakan kerepotan bila situasi ini jalan terus," kata Anies dalam video yang diunggah akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (12/7) lalu.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...ik-rem-darurat

Serah abud ajalah udah, strategi yang dibanggakannya nya kita nantikan saja. Berhasil atau tidak mengendalikan berbagai klaster yg muncul bagaikan jerawat



Melonjaknya kasus positif Covid-19 di DKI, disebut teori memencet balon karena kasus terus bermunculan, tetapi tidak diketahui penyebabnya. Tindak lanjut penanganan masih reaktif, belum ada pencegahan secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyebaran virus korona baru di DKI Jakarta seperti teori memencet balon. Ditekan di satu tempat, kemudian muncul di wilayah lain. Hingga Rabu (29/7/2020), semua kelurahan di Jakarta sudah memiliki kasus positif di atas sepuluh kasus dan dipetakan sebagai zona merah.

”Disebut teori memencet balon karena kasus terus bermunculan, tetapi tidak diketahui penyebabnya. Tindak lanjut penanganan masih reaktif, belum ada pencegahan secara signifikan,” kata dosen dan peneliti di Program Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang.

Ia menjabarkan teori memencet balon seperti menekan penyebaran Covid-19 di wilayah permukiman padat, tetapi kemudian muncul kluster baru di pasar tradisional. Ketika kluster pasar ditekan, muncul kasus baru di wilayah perkantoran. Demikian seterusnya. Belum ada metode yang bisa mengepung penyebaran virus dan mendesaknya agar terus berkurang.

Program Perencanaan Kota dan Real Estat Untar dan lembaga penelitian di bawahnya Center of Metropolitan Studies (Centropolis) memetakan perkembangan peta Covid-19 di Jakarta dengan publikasi terakhir pada 24 Juli. Mereka tengah menggarap pemetaan untuk diterbitkan pada 30 Juli. Tampak bahwa konsentrasi Covid-19 melingkar di kelurahan-kelurahan di pusat kota Jakarta.

Terdapat 14 kelurahan zona hitam, yaitu yang kasus positifnya di atas 100. Beberapa di antaranya Tomang, Kramat, Petamburan, dan Pademangan Barat. Adapun Kelurahan Tanah Tinggi dan Jembatan Besi merupakan dua wilayah dengan lonjakan kasus tertinggi dalam periode 25 Maret hingga 24 Juli.

Demikian pula dengan Jembatan Besi yang menurut Centropolis memiliki 95 kasus positif. Lonjakan terjadi per 12 Juni dari jumlah kasus 25 menjadi 49. Kemudian pada 24 Juni menjadi 66 kasus positif dan per 12 Juli jumlahnya 89 kasus.

”Kami belum menemukan pola ataupun mendengar ada penjelasan dari pemerintah pusat dan daerah alasan wilayah-wilayah tertentu jumlah kasusnya lebih tinggi atau cepat naiknya,” ujar Suryono.

Antopolog Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Fadjar Thufail memaparkan, kenaikan kasus ini mengkhawatirkan, tetapi sekaligus wajar mengingat budaya Indonesia yang guyub dan memang masih sangat bergantung pada figur otoritas. Masyarakat Indonesia, sekalipun di Jakarta, belum bisa individualistis dan tahan tinggal di rumah berlama-lama seperti di Eropa. Berkumpul seperti arisan, nongkrong, hingga beribadah bersama sudah mendarah daging.

”Di masa darurat seperti ini, ketergantungan masyarakat pada figur otoritas menjadi keuntungan.
Perlu ketegasan gubernur dan bupati atau wali kota,” tuturnya.