Gedung Pemprov DKI jadi klaster baru penyebaran Covid-19.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gedung perkantoran milik Pemprov DKI menjadi klaster baru penyebaran virus corona (covid-19). Tercatat sebanyak 59 kantor di DKI menjadi klaster baru covid-19 dengan total 375 kasus.

Terkait hal tersebut, politisi asal Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, adanya gedung milik Pemprov menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 diakibatkan dari kepemimpinan Gubernur Anies yang lamah.

BACA JUGA

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Merosot 5,6 Persen Akibat Pandemi Covid-19Prihatin, Serapan Dana COVID-19 Begitu Rendah, Banyak Program Baru ‘Akan‘?Era Normal Baru, Kunjungan Wisatawan ke Bukik Chinangkiek Masih Rendah


Bagaimana tidak disaat PSBB masih berjalan, kehidupan berjalan seperti biasa.

Terlebih menurutnya, Gubernur Anies tengah sibuk memoles tampilan dengan retorika kata-kata senyap dan sunyi.

"Inilah akibat dr kepemimpinan yg lemah dari Gubernur DKI. Status Jakarta msh PSBB, tp kehidupannya sudah seperti tak ada PSBB," Ferdinand dalam akun twiternya @FerdinandHaean3.

"Sementara itu Gubernur sibuk memoles tampilan dgn retorika kata2 sprt kata kerja senyap dan sunyi. Senyap atau mmg tak kerja?" tulisnya lagi.

Dirinya menyebut kerja senyam dan sunyi yang dilakukan Anies berhasil membuat gaduh.

"Hasil kerja senyap dan sunyi itu salah satunya Rp.560 Milliar untuk E Formula. Dia bekerja senyap hingga rakyat pun tak tau Fee E Formula dibayar diam2 padahal Corona mengancam segalanya," kata Ferdinand Hutahaean dalam akun @FerdinanHaean3.

"Luar biasa memang Anies, kinerja senyapnya
selalu bikin gaduh. Monas, E Formula, dll," tulisnya lagi.

Penyebaran virus korona (covid-19) terjadi di lingkungan perkantoran di DKI Jakarta. Tercatat sebanyak 59 kantor di DKI menjadi klaster baru covid-19 dengan total 375 kasus.

Hal tersebut dibenarkan Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia.

Dwi mengatakan pelacakan kontak dilakukan kepada pegawai kantor yang dinyatakan positif covid-19. Pelacakan hingga ke keluarga pegawai kantor tersebut.

"Untuk kantor dilakukan desinfeksi di area yang bisa berpotensi risiko penularan," ucap Dwi.

Pemprov DKI selanjutnya akan membina pegawai serta mengatur sistem kerja kantor. Pihaknya akan mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan.

"Kepatuhan protokol di kantor menjadi tanggung jawab pimpinan kantor," tegas dia.

https://www.netralnews.com/peristiwa...nan-yang-lemah