Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim gagal menyikapi persoalan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Mereka menilai kebijakan Nadiem belum banyak menyentuh masyarakat lapisan bawah.

Dia menyebut salah satunya kebijakan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dinilai tak jelas arahnya.

"Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyatakan arah pembangunan kita dimulai dari daerah terluar dan terdepan, namun Mendikbud belum juga menunjukkan kebijakan yang senada dengan Presiden Jokowi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu A. Zuhri melalui keterangan tertulis.

Dalam hal ini Zuhri menduga Nadiem tak paham kendala maupun permasalahan pendidikan karena tidak terjun langsung melihat keadaan di lapangan. Padahal, katanya, pendidikan di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang Jakarta.

"Nadiem Makarim selaku Mendikbud tak melihat langsung kondisi pendidikan kita di bawah, jadi gagal paham beliau mengurus substansinya. Belum lagi kita bahas infrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan, tidak bisa kacamata Jakarta dijadikan ukuran untuk melihat daerah lain dalam menentukan kebijakan," kata Zuhri.

Sebelumnya sejumlah guru di daerah mengaku tak ada perbaikan yang signifikan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) tahun ajaran baru. Kendala yang mereka dapati pada tahun ajaran ini tak jauh berbeda dari PJJ tahun ajaran lalu.

Keluhan yang kerap dihadapi masih seputar keterbatasan akses jaringan, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Sedangkan keadaan geografis tak memungkinkan guru berkunjung ke rumah siswa untuk mengajar.

"Kalau kami yang di lapangan melihat PJJ tahun ajaran baru tidak ada perubahan yang signifikan [dengan tahun ajaran sebelumnya]. Kalaupun kami melakukan pembelajaran daring juga tidak maksimal," ujar Eka Ilham, Guru SMK Negeri 1 Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (22/7).

Kepala Sekolah SMP N 4 Bawang Mulud Sugito (kanan) dan guru Wiyata Bhakti berjalan kaki guna mengantar lembar tugas siswa langsung ke rumahnya di Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.Sejumlah guru berjalan kaki guna mengantar lembar tugas siswa langsung ke rumahnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, saat pandemi Covid-19. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menilai kebijakan pemerintah pusat belum banyak menyentuh PJJ yang dilakukan di luar jaringan (luring). Alhasil, implementasi PJJ di daerah terbatas internet tak mengalami kemajuan di tahun ajaran baru.

"PJJ itu kan juga bisa luring. Ini yang belum terlihat di pemerintah, kebijakan bagaimana melakukan PJJ luring," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

Ia menilai, PJJ di tahun ajaran baru masih fokus pada pembelajaran daring atau via internet. Sedangkan pembelajaran luring pada implementasinya tidak terlayani dengan baik.

Namun, menurutnya, Kemendikbud juga belum memberikan pedoman yang jelas kepada sekolah terkait cara mengajar secara luring. Sekolah dibiarkan berupaya mencari solusi belajar luring.

"Bagaimana panduan menggunakan pembelajaran luring itu tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Tapi bagaimana keterlibatan Pemda. Kemudian capacity building untuk gurunya. Atau keterlibatan desa dengan dana desa," jelasnya.

Di samping itu, Ubaid menekankan Kemendikbud harus memastikan pedoman yang diberikan berjalan dengan baik di lapangan. Ini termasuk upaya pengawasan dan pembimbingan di daerah.

Pedoman pembelajaran luring sendiri dinilai penting karena kendala PJJ paling banyak didapati sekolah dan siswa di pelosok. Kebanyakan dari mereka terkendala karena keterbatasan jaringan dan fasilitas.

Menurut data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G. Di mana 9.113 desa/kelurahan di antaranya merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Dari keseluruhan wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi jaringan 2G. Artinya ada 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi.

Sedangkan yang tak terkendala jaringan kerap kali tak punya gawai atau biaya membeli kuota. Mendikbud Nadiem Makarim telah mengizinkan pemakai dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk kuota siswa dan guru. Namun di lapangan, banyak guru mengaku hal tersebut tak banyak dijalankan kepala sekolah.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Kemendikbud harus memetakan data kebutuhan sekolah untuk memperbaiki jalannya PJJ. Ini termasuk sekolah yang kesulitan jaringan, fasilitas teknologi sampai akses listrik.

"Sudah ada survei, tapi online. Ya hanya yang punya jaringan internet yang terdeteksi. Gimana yang di pelosok? Jadi validitas surveinya dipertanyakan," ujarnya melalui diskusi daring, Senin (20/7).

Terkait hal ini, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie mengakui pihaknya belum memetakan kebutuhan sekolah secara rinci. Hal ini masih dirapatkan pihaknya hingga kini.

"Kami masih melakukan koordinasi untuk pemetaan tersebut dengan semua stakeholder terkait. Ini sedang kita rapatkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Kemendikbud sebelumnya sudah membuat program Belajar di Rumah melalui televisi dan radio untuk memfasilitasi siswa tanpa akses internet. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud juga berencana memberikan modul pembelajaran untuk siswa yang harus belajar luring.

link


"Nadiem Makarim selaku Mendikbud tak melihat langsung kondisi pendidikan kita di bawah, jadi gagal paham beliau mengurus substansinya. Belum lagi kita bahas infrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan, tidak bisa kacamata Jakarta dijadikan ukuran untuk melihat daerah lain dalam menentukan kebijakan," kata Zuhri.