JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Teddy Gusnaidi mengatakan, setiap warga negara, siapapun itu, memiliki hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih yang dijamin konstitusi.

Hak politik ini, lanjut Teddy, juga berlaku bagi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BACA JUGA

Komet Neowise Melintas di Langit Indonesia, Primbon Jawa Sebut Ada Pemimpin Sedang PanikYang Capek Dokter dan Paramedis, Yang Diundang ke Istana Artis, Netizen: Kapan Sembuhnya?Cerita Diundang Jokowi ke Istana Negara, Ini yang Disampaikan Raisa

Menurutnya, Gibran dan AHY tidak bisa memilih untuk terlahir dari orang tua mana. Karenanya, tidak adil jika hak politik mereka dikebiri hanya karena mereka anak presiden.

"Dari dulu gue punya prinsip, bahwa setiap WNI berhak untuk dipilih dan memilih. AHY dan Gibran tidak bisa memilih lahir dari orang tua mana, sehingga tidak fair jika hak mereka dikebiri hanya karena orang tua mereka," tulis Teddy di akun Twitternya, dikutip netralnews.com, Selasa (21/7/2020).

Hal tersebut disampaikan Teddy soal majunya Gibran sebagai calon Wali Kota Solo di Pilkada 2020 dimana ada sejumlah pihak menuding sebagai politik dinasti hingga menyebut Gibran memanfaatkan nama sang ayah, Presiden Jokowi.

Teddy menegaskan, secara etika dan aturan, tidak ada yang dilanggar Gibran dengan mengikut pemilihan wali kota (Pilwakot) Solo 2020.

"Kalau anak Presiden oleh UU diberikan kewenangan boleh membuat kebijakan negara, pantas kalau kalian bilang anak Presiden tidak boleh ikut Pilkada," cuit @TeddyGusnaidi.

"Secara etika dan aturan tidak ada yang dilanggar, lalu kenapa hal itu dianggap sebuah kejahatan?. Sakit jiwa..," pungkasnya.

https://www.netralnews.com/peristiwa...yang-dilanggar