Jakarta, CNCB Indonesia - Inggris mengumumkan akan menangguhkan perjanjian ekstradisi Hong Kong pada Senin (20/7/2020). Keputusan itu diumumkan di tengah memanasnya hubungan negara itu dengan China yang telah menerapkan undang-undang keamanan di bekas koloninya itu, lapor surat kabar Inggris Times dan Daily Telegraph.
Beberapa sumber mengatakan pada surat kabar itu bahwa pada hari Minggu Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut China telah melakukan pelanggaran HAM berat, dan akan mengumumkan penangguhan perjanjian di parlemen.
Sebelum ini, Perdana Menteri Boris Johnson juga telah mengeluarkan kritik pada China atas keputusannya yang dianggap banyak pihak menekan kebebasan Hong Kong. Johnson telah secara gamblang mengatakan akan membantu warga Hong Kong menjadi warga Inggris jika China memberlakukan UU kontroversial tersebut.

Johnson pada pekan lalu juga telah memerintahkan penghapusan penuh semua peralatan Huawei Technologies dari jaringan 5G Inggris pada akhir tahun 2027. Ada juga isu yang menyebut bahwa Inggris berusaha untuk menerapkan sanksi kepada salah satu pejabatnya, seperti yang dituntut oleh beberapa anggota parlemen di Partai Konservatif Johnson.
Menanggapi ini, duta besar China untuk Inggris Liu Xiaoming pun menyampaikan kecaman pada Inggris. Liu menuduh Inggris menjadi calo untuk Amerika Serikat.
"Jika pemerintah Inggris bertindak sejauh itu untuk menjatuhkan sanksi pada setiap individu di China, China pasti akan membuat respons tegas terhadapnya," kata Liu kepada Andrew Marr Show dari BBC.
"Anda telah melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat - mereka memberi sanksi kepada pejabat China, kami memberi sanksi kepada senator mereka, pejabat mereka. Saya tidak ingin melihat masalah ini terjadi di ... hubungan China-Inggris."

Berbagai upaya Inggris pada China dilakukan karena negara itu menganggap China telah melanggar perjanjian dengan Inggris karena menerapkan undang-undang keamanan nasional pada Hong Kong.
Meski Hong Kong adalah milik China, namun Inggris dan China telah membuat kesepakatan pada 1997, ketika Hong Kong dikembalikan Inggris ke China. Isi kesepakatan itu adalah bahwa Hong Kong akan otonom dari China dan memiliki sejumlah kebebasan yang tidak dimiliki China hingga setidaknya 50 tahun sejak tahun pengembalian.
Langkah China menerapkan UU keamanan nasional itu telah dianggap menghancurkan Hong Kong, yang telah tumbuh menjadi pusat keuangan Asia akibat otonom dari China.
Namun demikian, pejabat Hong Kong dan China telah kerap kali mengatakan bahwa undang-undang itu penting untuk menguatkan pertahanan keamanan nasional yang dinodai oleh protes besar-besaran baru-baru ini. China juga telah berulang kali mengatakan kepada negara-negara Barat untuk berhenti mencampuri urusannya dengan Hong Kong.
Sebelumnya, hubungan Inggris dan China sempat disebut mencapai "masa keemasan" saat David Cameron menjadi perdana menteri.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...



nampak jelas dalang provokator itu bajingan komunis cina.
bajingan komunis cina ingin kuasai HK
komunis cina juga ingin curi data dari inggris

asia sudah di obrak abrik lewat hutang dan virus.
sekarang inggris dan dunia yang diobrak abrik

kita semua tahu komunis cina itu tukang adu domba lewat propaganda
keleng paok itu diadu domba oleh komunis paok cina

persetan sama bajingan anak asia radikal pemuja komunis di bpln