JAKARTA, HALUAN.CO -Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Firlu Bahuri mengungkapkan, adanya modus penyelewengan anggaran penanganan korona, oleh sejumlah kepala daerah untuk kepentingan Pilkada serentak 2020.

Mengapa ini penting: Modus penyelewenangan anggaran ini dapat dilihat dari besar kecilnya permintaan dana untuk penanganan Covid-19.

Konteks: KPK melihat beberapa kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada serentak mengajukan anggaran Covid-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.

Apa katanya: "Saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu," ancam Firli, dikutip dari Antara, Sabtu (11/9/2020).

Firli memastikan, KPK menaruh perhatian penuh terhadap penggunaan dana Covid-19. Karena, uang sebesar Rp 695,2 triliun dari APBN maupun APBD itu merupakan uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.




Kalau tertarik, baca juga yuk berita Politik dan Hukum lainnya:

1. Dana Desa Dihapus, Kades Gugat UU Nomor 2 Tahun 2020
2. Zulhas Sebut Menkes Terawan Kesayangan Jokowi, Tak Akan Kena Reshuffle
3. Tak Punya Uang, Anies Minta Bantuan Pusat dalam Proyek Banjir
4. Fraksi PDIP Tangsel Ingkar Janji Sumbangkan Gaji Setahun