Jakarta - Nelayan Teluk Jakarta menegaskan menolak reklamasi kawasan Ancol karena diyakini akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nelayan Jakarta menyebut reklamasi kawasan Ancol akan membunuh penghidupan nelayan.

"Tidak masuk di akal jika urukan hasil galian dari 13 anak sungai dan waduk untuk menguruk seluas 155 hektare (35 hektare dan 120 hektare) tanpa memakai urukan pasir dari daerah-daerah lain. Hal ini akan berdampak terhadap lingkungan," kata Ketua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Tahir dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (12/7/2020).

Tahir pun mempertanyakan kapan proses pengurukan tanah sebesar 155 hektare ini selesai dilakukan. Sebab, kata Tahir, lahan Ancol seluas 20 hektare yang saat ini ada saja memakan waktu puluhan tahun sampai padat.

"Timbul sebuah pertanyaan, butuh waktu berapa puluh tahun untuk menguruk itu? Sementara, 20 hektare saja yang sudah ada memakan waktu puluhan tahun, sampai pada tingkat pemadatan dan pengeringan. Jadi sangat mustahil jika pengurukan pesisir seluas 155 hektare semuanya dari galian kali dan waduk yang ada di DKI," jelasnya.

Kemudian Tahir kembali mengingat saat reklamasi Ancol sebelumnya. Dia mengaku menyaksikan ikan-ikan di pesisir Ancol yang mati. Karena itulah ia tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi akibat Anies menerbitkan izin reklamasi Ancol.

"Kita tidak pernah lupa akibat pengurukan-pengurukan yang dilakukan reklamasi pada waktu lalu mematikan jutaan ikan di pesisir Ancol. Sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab atas kematian ikan dan pencemaran lingkungan pada saat itu," sesal Tahir.

"Kami tidak ingin hal itu terulang kembali dan tidak tertutup kemungkinan jika pesisir Ancol diuruk dengan galian-galian yang ada akan terjadi kembali kematian ikan dan tercemarnya Teluk Jakarta," sambungnya.

Tahir mengatakan saat ini tidak ada perkampungan nelayan di kawasan Ancol. Namun ia bercerita para nelayan hingga kini tetap mencari ikan dan hewan laut di area reklamasi.

"Perlu diketahui, meskipun di sekitar Ancol tidak ada perkampungan nelayan, area yang akan direklamasi tempat kami mencari ikan, udang dan rajungan. Artinya, area tangkap kami diuruk," ungkapnya.

Apabila reklamasi Ancol tetap berjalan, Tahir mengungkapkan puluhan ribu nelayan akan kehilangan mata pencarian.

"Jika hal ini (reklamasi Ancol) dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan akan membunuh penghidupan puluhan ribu nelayan yang hidupnya bergantung pada tangkapan ikan di Teluk Jakarta," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara terkait polemik pemberian izin pengembangan kawasan Ancol lewat proyek lahan reklamasi. Adapun izin reklamasi perluasan kawasan Ancol dikeluarkan Anies melalui Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Kawasan Taman Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare.

Anies pun mengklaim apa yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam pengembangan kawasan Ancol itu sebagai bagian dari proyek reklamasi yang cenderung komersial. Menurutnya, proyek reklamasi di 17 pulau itu sebenarnya sudah dihentikan dengan cara mencabut izin.

"Kegiatan reklamasi yang 17 pulau itu, pantai sudah dihentikan dengan cara mencabut 13 izin atas pantai/pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan. Lalu empat yang sudah telanjur, jadi harus mengikuti semua ketentuan hukum dan ikut memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu janji kita dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, jadi alhamdulillah itu sudah tuntas," ucap Anies dalam siaran di YouTube Pemprov DKI Sabtu (11/7/2020).

https://m.detik.com/news/berita/d-50...ra-dampaknya/2