Jakarta, CNBC Indonesia - Penularan virus corona di Indonesia setiap harinya masih terus bertambah. Sampai dengan Jumat, 10 Juli 2020 ready viewed total pasien covid-19 telah mencapai 72.347 orang. Apa memungkinkan ekonomi bisa pulih?

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan untuk bisa memulihkan ekonomi, asalkan penularan covid-19 bisa dikurangi secepat mungkin. Sementara, saat ini, penularan covid-19 terus bertambah, bahkan untuk pertama kalinya Indonesia menembus penambahan kasus baru yang mencapai 2.657 kasus pada 9 Juli 2020.

"Jadi jangan anggap remeh, karena ekonomi sangat bergantung pada penanganan covid-19. Jadi jangan dibalik-balik, ekonomi dulu [penanganan] covid belakangan," ujar Faisal Basri dalam video conference, Jumat (10/7/2020) malam.

Pasalnya, kata Faisal, yang dimiliki pemerintah saat ini adalah Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang kini sudah diubah dalam bentuk Undang-undang Nomor 2 tahun 2020.

Faisal Basri. (CNBC Indonesia/Anisatul Umah)Foto: Faisal Basri. (CNBC Indonesia/Anisatul Umah)

Seharusnya, menurut Faisal Indonesia sebaiknya membuat terlebih dahulu kebijakan perihal rencana darurat atau emergency plan dalam menangani dan mencegah penularan covid-19. Yang pada akhirnya membuat penanganan covid-19 saat ini berantakan.

"Undang-undang No.2/2020 itu bukan tentang emergency plan menangani covid. Tapi itu adalah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Wajar kalau penanganan covid-19 ini amburadul," kata Faisal.

Kata Faisal, harus ada panglima yang ditunjuk di antara menteri kabinet. Sehingga semua menteri tidak bicara soal penangan covid-19. Yang membuat publik semakin bingung.

"Karena semua orang [menteri] bicara. Mahfud MD [Menko Polhukam] bicara, semuanya bicara. Semakin tidak karuan," kata Faisal melanjutkan.

Faisal juga memandang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa hanya mengeluh terus soal menterinya yang tidak memiliki sense of crisis dalam menangani dan mencegah covid-19.

Presiden Jokowi sebagai kepala negara, semestinya memiliki kuasa penuh untuk bisa mengambil satu kebijakan yang bisa berdampak signifikan terhadap menanggulangi penularan covid-19.

"Persoalannya Pak Jokowi tidak bisa mengeluh terus. Dia punya kuasa luar biasa untuk membuat tindakan-tindakan luar biasa sebagai Presiden," ucap dia.

link


"Persoalannya Pak Jokowi tidak bisa mengeluh terus. Dia punya kuasa luar biasa untuk membuat tindakan-tindakan luar biasa sebagai Presiden," ucap dia.