JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Jakarta Utara menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang perluasan kawasan Ancol dianggap sebagai bentuk perampasan pantai publik atas akses masyarakat nelayan pesisir Jakarta.

“Secara definisi jelas ini merupakan bentuk reklamasi,” kata tokoh pemuda Gerakan Bangun Jakarta Utara, Kemal Abubakar di Pantai Ancol, Minggu (5/7/2020), seperti dikutip Antara.

Kemal menjelaskan, perluasan kawasan itu dilakukan sebagai bentuk komersialisasi dan monopoli yang diserahkan kepada pihak PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pengembang.

“Kami sangat kecewa dengan keputusan gubernur yang akan melakukan reklamasi pantai 150 hektar yang diserahkan kepada Ancol,” tegas Kemal.

Baca juga: Bamus Betawi Tolak Reklamasi Ancol, Ingatkan Anies Janji Kampanye

Kemal mengatakan, keputusan gubernur itu merupakan keputusan ambigu dan seolah-olah dipaksakan serta untuk kepentingan bisnis.

Sejak tahun 2019, masyarakat pesisir di sekitar Ancol telah melakukan upaya untuk mendapatkan akses masuk kawasan.

Namun kata Kemal, pihak Ancol beralasan kepada warga bahwa tiket masuk kawasan untuk pemeliharaan fasilitas.

Sementara, warga penghuni apartemen di dalam kawasan Ancol mendapatkan akses gratis untuk menikmati pantai yang notabene itu milik publik.

Kemal menegaskan, jika Anies tidak mencabut SK Gubernur itu, pihaknya akan menurunkan massa untuk menolak reklamasi.

Baca juga: Tolak Reklamasi Ancol, Relawan Pendukung Anggap Anies Menyalahi Janji Kampanye

“Kami akan memberikan tenggat waktu seminggu ini. Apabila minggu depan tidak ada keputusan mencabut keputusan gubernur maka kita akan turun,” janji Kemal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan total luasan sebesar 155 hektar.

Izin dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi seluas 35 hektar dan perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektar, tertanggal 24 Februari 2020.

Sebelumnya, VP Corporate Secretary PJA, Agung Praptono menjelaskan perluasan kawasan rekreasi itu, untuk menjadikan Ancol bukan hanya kebanggaan DKI Jakarta tetapi juga ikon Indonesia.

“Saat ini masih dalam tahapan surat keputusan, belum ada perkembangan,” ujar Agung.

Agung mengatakan, semua proses dan tahapan sedang dilaksanakan sebagai bagian dari rencana Ancol untuk menjadi kawasan rekreasi terpadu terbesar di Asia Tenggara.

https://megapolitan.kompas.com/read/...page=all#page2

Murni kepentingan bisnis. Nelayan ga dapat apapun, mata pencaharian mati ga dapat rusun. Ekosistem pantai rusak, banjir sudah pasti krn tanggul pantai utara sepanjang 22 km ga dilanjutkan pemprov dki karna pengembang reklamasi menuntut di pengadilan, baru 2 km dari 22 km dikerjain pengembang yg dulu


Tanpa amdal dan persetujuan DPRD.
Didemo aja langsung ke ancol nya, seperti dulu demo dudukin pulau G era Ahok. Ratakan tuh pt ancol biar tau rasa.



Beritanya

Dari pembicaraan dengan pemda DKI era Gubernur Ahok, pengerjaan tanggul laut tersebut dibagi tugas dan PUPR mendapat pekerjaan pembangunan tanggul sepanjang 11 kilometer, sedangkan pemda DKI sepanjang 22 kilometer.

Dari rencana pembangunan tersebut, saat ini progresnya untuk di PUPR sudah terbangun tanggul laut sepanjang 4,83 kilometer dalam tiga tahapan pekerjaan.

"Dengan progres tersebut, kami membutuhkan sekitar 6,17 kilometer lagi yang perlu diselesaikan," ujarnya.

Sebelumnya proyek tanggul laut NCICD ini juga melibatkan pelaku swasta. Namun, sejak pemda DKI mencabut 13 izin pulau reklamasi, swasta memilih angkat kaki dari proyek tersebut.

www.bisnis.com/amp/read/20200710/45/1264306/pupr-sudah-bangun-483-kilometer-tanggul-laut-di-jakarta

Tanggul ga dikerjakan dki 22 km, eh malah bikin reklamasi alesan mengurangi banjir. Tipu tipu