Bagai ombak dipantai, wacana redenominasi rupiah datang dan pergi tanpa ada kepastian. Pada suatu saat, wacana ini seolah - olah akan segera terlaksana, namun sesaat kemudian wacana ini hilang begitu saja. Rencana penghapusan tiga nol pada nilai mata uang rupiah ini sebelumnya juga sudah pernah di hembuskan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2011 yang lalu. Saat itu SBY menganggap penyederhaan nilai mata uang ini sangat penting untuk menguatkan rupiah.

Bukan sekedar wacara, SBY kala itu sudah menunjuk Wakil Presiden Boediono yang sebelumnya punya pengalaman sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk memimpin proses tahapan redenominasi ini. Tahapan - tahapan penyederhanaan rupiah pun sudah disusun. Selama 2 tahun pertama, yaitu pada 2011 - 2012 merupakan fase sosialisasi. Tiga tahun berikutnya, 2013 - 2015 masuk dalam fase transisi, 2016 - 2018 proses penarikan mata uang lama, lalu tiga tahun berikutnya, tepatnya pada 2022 tahapan redenominasi selesai. Bahkan pemerintah juga sudah mengirimkan rancangan undang - undang tentang penyederhanaan mata uang rupiah ke DPR. Sayang, RUU itu kandas dan tak jelas kelanjutannya.



Wacana tersebut kembali muncul saat pemerintahan Presiden Jokowi. Pada tahun 2017 lalu rencana untuk mengajukan wacana ini sebagai undang - undang kembali menguat. Tahapan - tahapannya pun kembali disusun. Selama dua tahun (2018-2020) merupakan fase persiapan disusul kemudian pada 2020 - 2024 sebagai masa transisi. Sungguh sangat disayangkan, lagi - lagi wacana ini berakhir tanpa ada realisasi. Kini, wacana ini kembali digulirkan. Banyak pihak meragukan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan rencana ini. Jangan - jangan kandas lagi. Apalagi penyederhanaan mata uang suatu negara jelas tak mudah. Banyak pengalaman negara didunia yang gagal dalam menerapkan penyederhanaan mata uangnya. Meski ada pula negara yang sukses memotong angka nol pada mata uang mereka.



Salah satu negara yang punya pengalaman sukses menyederhanakan mata uang yakni Turki. Jika rupiah direncanakan untuk dihapus tiga nolnya, Lira Turki justru lebih "gila". Tak tanggung - tanggung, Turki memotong enam digit nol pada mata uang mereka. Sebagai contoh jika pada Lira lama senilai 1.000.000 Lira maka pada mata uang Lira baru paska redenominasi menjadi 1 Lira. Turki melakukan "pemotongan" ini akibat dari inflasi yang mereka alami sehingga membuat nilai mata uang mereka sangat jatuh. Saking jatuhnya, bank sentral Turki bahkan pernah menerbitkan uang kertas dengan nominal 20 juta Lira. Tak hanya nilainya yang tak berharga, hal ini juga membuat repot dalam penulisan akuntansi karena terlalu banyak nol dibelakangnya.

Penyederhanaan nilai mata uang Lira sendiri berjalan mulus dalam rentang waktu sekitar satu tahun. Pada 2005, Turki mulai menerapkan mata uang baru dengan kode baru juga. Jika sebelumnya Lira berkode TL, setelah mengalami penyederhanaan menjadi New (Yuz) Turkish Lira (YTL). Saat mata uang baru sudah beredar, mata uang lama tetap berlaku dan perlahan - lahan ditarik dari peredaran. Dengan adanya sosialisasi yang cukup terhadap masyarakatnya mengenai nilai dari mata uang ini sehingga tidak ada kepanikan akan menurunnya nilai uang mereka. Tidak ada antrian penukaran mata uang baru yang mereka lakukan. Karena mereka tau, mata uang lama mereka masih berlaku dengan nilai yang sama.



Hal ini pula yang harus dilakukan pemerintah Indonesia jika nantinya serius akan melakukan proses penyederhanaan mata uang. Proses sosialisasi harus dilakukan secara massif terutama kepada mereka masyarakat menengah kebawah atau pendidikan rendah yang tak mudah memahami perubahan. Perubahan kode mata uang juga bisa dipertimbangkan agar selain memudahkan masyarakat dalam melakukan penyebutan, juga untuk memudahkan dalam hal administrasi dan akuntansi. Sebagaimana yang terjadi di Turki, redenominasi ini cukup bisa menekan laju inflasi. Paska 2005, inflasi Turki terjaga dikisaran 10% pertahun, jauh lebih rendah ketimbang sebelum proses redenominasi yang bahkan pernah menyentuh inflasi hingga 100%.