Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan pemerintah terkait perawatan alutsista usai memborong delapan pesawat militer jenis MV-22 Block C Osprey dari Amerika Serikat (AS) senilai Rp28,8 triliun.

Dave mendukung rencana pembelian pesawat itu. Namun ia mengingatkan peralatan tempur yang canggih sekalipun akan percuma jika pemeliharaan dan perawatannya (harwat) diabaikan.

Anggota Fraksi Golkar kubu Munas Ancol, Dave Laksono memeberikan keterangan pada wartawan, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 27 Maret 2015.



"Perawatannya jangan sampai harwatnya rendah, akhirnya pesawat itu baru berapa tahun pakai terjadi kerusakan. Itu yang harus diperhatikan,"kata Dave saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/7).

Selain itu, Dave juga mengingatkan pemerintah untuk mengecek ulang perjanjian saat pembelian. Pemerintah harus memastikan Indonesia mendapat keuntungan dari pembelian.

Politikus Partai Golkar itu bilang Indonesia harus bisa belajar teknologi pembuatan pesawat tersebut. Sehingga Indonesia tak melulu bergantung pada negara lain.

"Pastikan laporan pembelian itu ada tingkat kandungan lokalnya dan ada transfer teknologi. Jangan semua kita tergantung kepada negara pesawat tersebut," tuturnya.

Lihat juga : AS Beri Lampu Hijau Jual 8 Pesawat ke RI Senilai Rp28,8 T

Dave juga meminta pemerintah memastikan kemampuan anggaran. Pemerintah harus menyesuaikan pembelian itu dengan anggaran Rp148 triliun yang dikelola Kemenhan.

"Kalau secara pribadi saya mendukung karena ini barang bagus, kebutuhannya sesuai," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mendapat izin terkait pengajuan pembelian delapan unit pesawat militer jenis MV-22 Block C Osprey dari Amerika Serikat (AS) senilai total US$2 miliar atau setara Rp28,8 triliun.

Indoneaia juga disebut memborong 20 buah penerima peringatan rudal, sistem navigasi udara, 24 buah AE 1107C Rolls Royce Engine, sebanyak 20 buah sistem navigasi lintas udara, 20 senjata mesin jenis M-240-D 7.64mm.

Lampu hijau pembelian pesawat itu tercantum dalam siaran pers Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS (Defense Security Cooperation Agency/DSCA) yang dikeluarkan di Washington DC, AS (6/7) waktu setempat.