JAKARTA, HALUAN.CO -Dua kepala desa di Ngawi, Jawa Timur, Triono dan Suyanto, menggugat UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengapa ini penting: UU tersebut meniadakan dana desa yang secara rutin dialokasikan setiap tahun berdasarkan UU No 6/2014.

Konteks: DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang, 12 Maret 2020. Perppu tersebut tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Apanya yang digugat: Pasal 28 ayat (8) UU No. 2/2020 yang meniadakan dana desa. Padahal dana desa itu dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

Apa katanya: "Ketika pasal 28 ayat (8) ini berlaku, dana desa yang diatur pasal 72 ayat (2) UU No.6/2014 menjadi tidak berlaku," kata Muhammad Sholeh, kuasa hukum pemohon dalam sidang perdana di Gedung MK, dilansir Antara, Selasa (7/7/2020).

Pemohon berkeberatan dana desa dihapus karena alasan pemerintah kesulitan keuangan. Padahal saat bersamaan BUMN mendapat alokasi anggaran Rp149 triliun.

Tanggapan hakim konstitusi:

• Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa kedudukan hukum kepala desa yang belum tentu mewakili seluruh warga desanya.

• "Tugas Pak Sholeh nanti bagaimana menelisik unsur yang ada di desa itu, saya kira daripada kurang lebih baik lebih," ujar Suhartoyo.



Kalau tertarik, baca juga yuk berita politik dan hukum lainnya:

1. Gondol hingga Triliunan Rupiah, Enam Buronan Indonesia Ini Masih Misterius
2. Lion Air Group Bantah Kabar Perusahaan Alami Kebangkrutan
3. Rp11.000 Triliun Uang di Luar Negeri Bakal Kembali ke Indonesia