Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Jakarta -Desakan untuk menurunkan harga BBM rupanya membuat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tidak nyaman. Terlebih, banyak orang meminta BBM turun.
Hal itu diungkapkan Nicke saat rapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Senin kemarin (29/6/2020).

"Pak tidak nyaman pak diserang-serang oleh semua orang kenapa BBM tidak turun, terus terang bu, tadi kan ada mempertanyakan masa memproduksi BBM sendiri lebih mahal dibanding beli, faktanya demikian bu," kata Nicke.

Dia mengatakan, harga BBM impor beberapa waktu lalu harganya lebih murah dibanding impor minyak mentah. Padahal, impor minyak mentah juga mesti ada tambahan ongkos untuk produksi.

"BBM impor itu harganya bisa lebih murah dibanding impor crude padahal kita harus ada production cost. Faktanya begitu. Kemarin-kemarin, sekarang sudah mulai normal," ujarnya.

Menurutnya, Pertamina bisa saja untung hanya dengan berdagang atau trading. Tapi, itu tidak dilakukan karena Pertamina ialah BUMN.

"Kalau sebelumnya ada spread, ini boro-boro, spread negatif. Jadi sebetulnya bagi Pertamina tutup kilang, tutup sumur itu beli aja jadi trading company lebih menguntungkan. Tapi kan kita BUMN," ungkapnya.

Menurutnya, jika menutup kilang hingga sumur maka akan memberikan dampak besar. Ia mengungkapkan, dampak di antaranya matinya industri turunan hingga dampak ke pekerja.

"Kalau itu kita tutup itu kan seperti bangunan runtuh, industri turunannya ikut mati, 80 ribu pekerja langsung, kalau tidak langsung 800 ribu, malah juta. Itu juga akan ikut mati. Tapi memang pemahaman ini tidak semua orang memahami," ungkapnya.


Tahun depan BBM masih subsidi?

Sementara, Komisi VII dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyetujui asumsi energi makro dalam RAPBN 2021. Asumsi tersebut terdiri dari harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price), lifting migas, volume BBM dan elpiji subisidi, subsidi solar, dan subsidi listrik.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyatakan bahwa asumsi makro yang telah dibahas DPR dan pemerintah sejak Jumat lalu telah disetujui untuk ditetapkan.

"Komisi VII setujui asumsi makro energi dalam RAPBN 2021, sesuai dengan tabel berikut. Apakah asumsi dasar dapat disetujui? Disetujui," ungkap Sugeng di ruang rapat Komisi VII DPR, Senin (29/6/2020).

Asumsi yang diterapkan antara lain, untuk harga ICP ditetapkan di rentang US$ 42-45 per barel. Kemudian secara total lifting migas ditargetkan mencapai 1,68-1,72 juta BOEPD per hari, dengan rinci untuk target lifting minyak sebesar 690-710 BOPD per hari dan lifting gas sebesar 990-1,01 juta BOEPD.

Kemudian, volume BBM bersubsidi sebanyak 15,79-18,30 juta KL. Rinciannya, untuk subsidi minyak tanah volumenya sebesar 480-500 ribu KL dan subsidi minyak solar sebesar 15,3-15,80 juta KL. Sementara untuk volume subsidi elpiji 3 kg ditetapkan sebesar 7,5-7,8 juta metrik ton.

Lalu subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 50,47-54,55 triliun. Terakhir untuk subsidi BBM jenis solar ditetapkan sebanyak Rp 500 per liter.

Angka asumsi ini masih belum final, nantinya hasil kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI.

SUMBER


Tuh drun.. udah d jelasin..

Kalo nanti pertamina hulu ada lay-off demi harga BBM turun ujung2nya kadrun nyalahin jokowi dan ahok juga..

Dasar kadrun..