Pandemi virus Corona atau wabah COVID-19 telah memberikan pekerjaan ekstra berat bagi pemerintahan saat ini. Selain darurat kesehatan, wabah ini juga menimbulkan risiko krisis di sektor ekonomi.

Pekerjaan berat ini yang mungkin membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat emosi di beberapa kesempatan. detikcom mencatat setidaknya 4 kali, Jokowi terlihat geram saat berbicara terkait urusan ekonomi selama masa pandemi.
1. Jokowi Tegur Kepala Daerah

Jokowi sempat terlihat geram lantaran masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD-nya untuk penanganan wabah COVID-19. Dia mengutarakan kekesalannya itu dalam Rapat Sidang Paripurna pada pertengahan Mei lalu.
Dia memang sudah beberapa kali mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refokusing anggarannya baik dalam APBD maupun APBN. Semua anggaran harus difokuskan pada penanganan COVID-19.

"Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas," tuturnya saat membuka Rapat Sidang Paripurna, Selasa (14/4/2020).
"Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokuskan semuanya, fokuskan kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19. Baik di bidang kesehatan maupun penanganan sosial ekonominya," tambahnya.
Jokowi kembali menekankan, seluruh anggaran tersebut harus digunakan untuk 3 prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha.

Namun dia melihat masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan hal itu. Untuk itu dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.
"Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur," tuturnya.
Jokowi mencatat ada 103 pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi.


2. Jokowi Kesal Penyaluran Bansos Tunai Berbelit-belit
Jokowi juga sempat menunjukkan kekesalannya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai. Dia geram penyalurannya berbelit-belit dan begitu lambat untuk sampai ke penerima.

Jokowi pun kembali membahasnya dalam rapat terbatas dengan para menteri pada bulan lalu. Dia mengungkapkan prosedur penyaluran bansos tunai terlalu rumit.
"Kecepatan yang kita inginkan agar (penyaluran) bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," tegasnya saat membuka rapat terbatas virtual, Selasa (19/5/2020).
Jokowi menekankan saat ini adalah situasi yang luar biasa dan tidak normal. Oleh karena itu bansos baik dalam bentuk tunai maupun sembako dibutuhkan percepatan dalam penyalurannya.

Dia pun meminta agar penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin agar fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun dia menekankan harus tetap akuntabel.
"Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali," tambahnya
Untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, Jokowi mengusulkan penyaluran bansos agar didampingi KPK, BPKP, dan Kejaksaan.

"Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," tegasnya.
Jokowi juga meminta agar menyelesaikan permasalahan data penerima yang tidak sinkron. Dia minta agar data penerima dibuat transparan.



3. Jokowi Marah hingga Ancam Reshuffle
Kemarin Setpres mengunggah paparan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video itu Jokowi langsung membuka pidatonya dengan nada tinggi.

https://www.genmirror.com/browse.php...kQb8xSbSUA&b=7

Dia mengatakan, suasana dalam 3 bulan belakangan ini dan ke depannya merupakan suasana krisis. Untuk itu dia meminta seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara juga merasakan bekerja dalam suasana krisis. Namun dia merasa masih ada bawahannya yang bekerja seolah-olah kondisi normal.

"Lha kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," tuturnya.

Jokowi pun mengingatkan sudah banyak lembaga internasional yang memprediksi ekonomi dunia akan turun cukup dalam. Dia meminta agar hal itu diwaspadai bukan malah diabaikan.

Jokowi pun memerintahkan jajaran kabinet untuk kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Dengan tegas, Jokowi akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," ujarnya.

Jokowi menyebut dia juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi menegaskan akan mengambil langkah penting untuk memerangi virus Corona.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," katanya.



. Kesal, Penyaluran Insentif Tenaga Kesehatan Berbelit-belit
Hari ini Jokowi kembali menunjukkan kekesalannya meskipun dia tampak kurang baik dan berbicara dengan nada rendah. Kali ini soal pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Dia menilai prosesnya terlalu berbelit-belit.

Hal itu diutarakan Jokowi saat membuka rapat terbatas pagi ini di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Selanjutnya saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan," tegasnya.

Jokowi tidak ingin ada tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya pencairan insentif mulai dari uang tambahan tambahan hingga uang santunan kematian. Jika ada prosedur yang berbelit, dia minta segera dipangkas.

"Misalnya yang meninggal itu harus segera di apa itu, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-bertele. Kalau aturan di permennya berbelit-belit ya disederhanakan," tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan COVID-19 juga dipercepat.
"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif petugas lab juga secepatnya. Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," ucapnya.



https://finance.detik.com/berita-eko...13.1541780864

listrik naik, sembako naik, bpjs naik, semuanya naik terus, saya mau marah loh marahnya ama siapa coba ?