Basarah mengaku sudah mendapatkan rekaman yang menunjukkan pengusul pasal 7 tersebut, berikut partai asalnya.

PemerintahanSenin, 15 Juni 2020 17:29 WIBOleh Hiski DarmayanaEditor Heru Guntoro

Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, keberadaan pasal 7 Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, bukan merupakan usulan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Basarah mengaku sudah memeriksa ke Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, dan dia sudah mendapatkan rekaman yang menunjukkan pengusul pasal 7 tersebut, berikut partai asalnya.

Baca: RUU HIP, PDI Perjuangan Kedepankan Musyawarah Untuk Mufakat

"Yang mengusulkan Pasal 7 dalam RUU HIP itu, kami tegaskan bukan dari Fraksi PDI Perjuangan. Saya sudah mendapat rekamannya, dan telah mengetahui pengusul pasal 7 dan partai yang menaunginya,"  kata Basarah dalam acara talkshow di TV One di Jakarta, Senin (15/6).

Namun, Basarah menyatakan dirinya tak mau mengungkapkan identitas Anggota DPR pengusul pasal 7 tersebut, berikut partai politiknya karena menjaga etika.

Basarah menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan sudah mengusulkan agar Pasal 7 RUU HIP dihapus. 

"Dan yang terpenting, dalam daftar inventaris masalah (DIM) yang diberikan pemerintah, rumusan mengenai Trisila dan Ekasila itu sudah dihapus," jelas Basarah.

Baca: Kerap Difitnah, Ini Sikap Resmi PDI Perjuangan Soal RUU HIP

Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu melanjutkan, TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan Komunisme juga sudah dicantumkan dalam draft RUU itu walaupun sudah jelas sebenarnya.

“Tap MPRS itu dibuat pada tahun 1966, saat itu MPRS masih lembaga tertinggi, nah sekarang MPRS itu bukan lembaga tertinggi lagi, namun lembaga tinggi, jadi lembaga manapun tidak akan bisa mengubah atau menghapus Tap MPRS itu. Kekhawatiran itu sah sah saja, namun jangan sampai berlebihan,” pungkasnya.

Menurut dia, selain diperlukan masuknya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme dalam konsideran mengingat RUU HIP, juga harusnya perlu memasukkan sumber-sumber hukum lain yang menegaskan pentingnya Pancasila dilindungi dari bahaya praktik paham liberalisme/ kapitalisme serta bahaya paham keagamaan seperti khilafah syariah atau apa pun yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Pada tanggal 7 Agustus 2003, Fraksi PDI Perjuangan MPR RI secara bulat mendukung dan menerima keputusan MPR RI untuk memutuskan pemberlakuan kembali TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Evaluasi dan Peninjauan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR sejak tahun 1960-2002," kata Basarah.

"Sehingga sejatinya, masukan dan kritik dari berbagai pihak terkait RUU HIP ini sudah diakomodir," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Sumur
https://www.gesuri.id/pemerintahan/b...ngan-b1YNCZtXa


Hayo loh.. ternyata partai anu..
Kita tunggu saja rekamannya susudara.

GIF

Visi misi PDIP, ketuhanan dgn trisila ekasila maksudnya kayak pidato bung karno itukah? Terus dimana ketuhanan berkebudayaan seperti di pasal ruu hip?


Lah semua fraksi setuju ternyata..




Tapi akhirnya udh dihapus, case closed


Jadi..mengenai yg tampak jelas di depan mata gerakan khilapah atau nkri bersyariah yg dikobar2kan kaum kadrun..dibiarkan sajakah tetap begitu kita tutup mata.. seandainya negara ini makin terpuruk akibat krisis panjang corona, tetiba 7 juta kaum kadrun menunggangi krisis menuntut diterapkan syariah gimana? Sebaiknya dibantai luhut dan kopassus aja deh..

This



nih dibiarin aja? hti udh dibubarin yg lain malah makin merajalela. Kapan indo maju selalu ada rongrongan dari pihak dibawah ini. demo berjilid2 memaksa hukum, arogansi ulamanya, hoaks playviktim pake ayat yg kaga jelas, dan diotak mereka semuany ini salah jokowi si antek pki. Merekalah sebenarnya selama inj penyebab konflik perpecahan diantara umat islam..