politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus. ©2020 Merdeka.com/istimewa



Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus mendapatkan laporan, di banyak BUMN besar terjadi suasana kerja kurang kondusif. Hal ini disebabkan oleh perilaku segelintir pejabat Komisaris dan Komisaris Utama di beberapa BUMN yang melebihi kewenangannya.

Politikus PDIP ini mengatakan, scope of work Komisaris (BoC) BUMN itu sebagai pengawas terhadap kerja-kerja jajaran Direksi (BoD). Sebagai perwakilan pemegang saham, para Komisaris itu seringkali berpraktik seolah-olah 'pengendali' BUMN , mengambil alih tugas-tugas teknis eksekutif.

"Seharusnya mereka paham dulu UU Perseroan dan aturan Kementerian BUMN yang terkait serta AD/ART perusahaan tempat mereka diberi kepercayaan," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (23/6).

Deddy menambahkan, pengawasan para Komisaris itu ada mekanismenya, melalui rapat atau Komite yang ditunjuk seperti Komite Audit dan Komite Resiko atau Komite Nominasi dan seterusnya.

Pengawasan Komisaris bisa dilakukan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI), Rapat Koordinasi dan pengawasan langsung dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan nasehat.

"Kalau Komisaris Utama atau Komisaris terlalu dominan, melakukan kerja-kerja teknis atau merampok kewenangan Direksi, lalu siapa yang mengawasi dan siapa yang bertanggung jawab terhadap hasilnya," ujar Deddy.


Jadi Pergunjingan di DPR


Deddy juga mengungkap, saat ini ramai diperbincangkan di kalangan Anggota DPR, perilaku beberapa Komisaris Utama dan Komisaris di BUMN Migas, Bank, transportasi dan sebagainya.

"Saya dengar kondisinya sangat parah, mereka selalu melakukan klaim dekat dengan Presiden, Menteri, DPR, dan sebagainya. Saya tidak tahu persis apakah klaim-klaim itu valid, tetapi situasi ini membuat suasana kerja di BUMN itu menjadi kacau," ujar Deddy.

Perilaku tersebut, lanjut dia, membuat orang tidak bekerja maksimal, tertekan sampai merusak merit system.

Menurut Deddy, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir harus melakukan evaluasi dan pengawasan kontinyu terhadap kinerja dan KPI para Komisaris BUMN.

“Saya khawatir, ini bisa membuat pengelola BUMN kita kacau karena mereka tidak bisa bekerja secara optimal,” kata Deddy.

Deddy mengingatkan bahwa berdasarkan tinjauan dari UU Perseroan Terbatas (UU No.40/2007 dan UU BUMN (UU No.19/2003), jajaran Direksi mempunyai kewenangan operasional yang luas terhadap kinerja BUMN.

Pasal 5 ayat 2 UU BUMN menyatakan bahwa Direksi BUMN memiliki tanggung jawab penuh atas kepengurusan BUMN untuk tujuan dan kepentingan BUMN.

"Jadi, tolonglah agar para Komisaris itu jangan merasa sebagai atasan BoD, terlalu mengatur ke dalam di sisi teknis keputusan bisnis dan utak atik staf BUMN, itu kebablasan," kata Deddy. (mdk/rnd)


Sumur:https://m.merdeka.com/politik/politikus-pdip-kritik-banyak-komisaris-rasa-direksi-di-bumn.html


Waah bisa begitu yaa..