Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) tengah menjadi sorotan publik karena saat kas keuangan negara terseok-seok akibat pendanaan, namun bank sentral belum juga mengeluarkan kata sepakat dengan pemerintah untuk 'burden sharing'.

Indikasi ini mencuat saat rapat antara Badan Anggaran DPR bersama pemerintah membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Langkah bank sentral dalam program penyelamatan ekonomi negara (PEN) pun dipertanyakan parlemen.

Anggota Komisi IX Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun meyakini bahwa burden sharing hanyalah masalah waktu. BI, disebut cepat atau lambat akan mengambil peran penting berbagi beban dengan pemerintah.

"Karena BI ingin menjadi bagian yang ikut bergotong royong menyelesaikan persoalan pembiayaan anggaran APBN yang penggunaannya berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan umum," kata Misbakhun melalui keterangan resmi, Selasa (23/6/2020).

Pilihan Redaksi

Urusan Likuiditas Bank Gagal ke BI Dulu, Baru Ujungnya di LPS
Luhut Ada Pesan Khusus ke Sri Mulyani Soal Anggaran, Apa Itu?
Hati-hati, Sri Mulyani & Morgan Stanley Ramal RI Bisa Resesi!

Persoalan ini berawal dari kewenangan BI yang ditambah melalui Undang-Undang (UU) 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease.

Dalam payung hukum tersebut, kewenangan BI bertambah dengan mampu membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer. Saat pasar tidak mampu menyerap SBN yang dilepas pemerintah untuk pembiayaan kas negara, BI pun akan masuk untuk menyerap.

Meski demikian, belakangan muncul suara-suara yang menyatakan jika imbal hasil (yield) yang diberikan pemerintah 'spesial'. Dengan kata lain, pemerintah memperlakukan BI sama seperti investor lain - bahkan asing - karena harus membayar yield yang tidak spesial.

"Seiring dengan makin sulit pasokan likuiditas di pasar, maka SBN bunga nya cenderung makin tinggi dan terus naik sehingga beban biaya bunga di APBN membengkak sementara kebutuhan anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19 membengkak, anggaran jaring pengaman sosial juga naik tajam, belum lagi anggaran operasional Kementerian dan Lembaga serta anggaran dana transfer ke daerah juga masih harus tetap dijalankan," tambah Misbakhun.

Sampai saat ini bunga SBN yang diterbitkan oleh pemerintah diserap pasar maupun oleh BI pada kisaran 7% sampai 8% dan punya kecenderungan makin meningkat. Untuk itu seharusnya, sambung Misbakhun, dalam rangka pemenuhan anggaran terkait penanganan kesehatan, bantuan sosial dan pelayanan umum baik di pusat maupun yang ditransfer ke pemerintah daerah harus bisa diterapkan surat utang negara dengan bunga 0%.

"Atau biasa dikenal dengan zero coupon bond dan bisa dibeli oleh Bank Indonesia secara khusus."

"Ini tinggal masalah exercise teknis bagaimana proporsi yang beban BI itu dihitung dan mekanisme masuk dalam perhitungan neraca moneter bank sentral. Sebagai lembaga yang dikenal menerapkan tata kelola yang ketat Bank Indonesia sedang menghitung finalisasinya untuk diterapkan dalam rangka membantu pemerintah tanpa harus melanggar aturan prinsip-prinsip independensi bank sentral. Saya yakin ini hanya soal waktu. Itupun waktunya juga tidak akan lama lagi untuk segera terwujud."

Sebagian berpendapat, seharusnya yield yang bisa diberikan 0% sehingga pemerintah terbantu tanpa harus menambah beban bunga utang. Pernyataan ini sempat mengemuka saat rapat Banggar dan pemerintah.

"Beban fiskal tinggi, harusnya BI bisa burden sharing dengan pemerintah. Beban fiskal tinggi sekali ini, tolonglah diringankan," kata Ketua Banggar Said Abdullah.

Misbakhun lantas menyebut bahwa partisipasi BI dalam membantu pemerintah hanya tinggal masalah teknis. BI, menurut dia, sejatinya bisa membantu pemerintah tanpa melanggarkan peraturan perundang-undangan.

"Saya yakin ini hanya soal waktu. Itupun waktunya juga tidak akan lama lagi untuk segera terwujud. Sehingga kebutuhan pembiayaan defisit APBN lewat penerbitan surat utang yang diantaranya akan berbunga 0% akan diserap oleh Bank Indonesia," katanya.

Sri Mulyani Sudah Angkat Bicara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah buka suara perihal hal ini. Bendahara negara sepakat bahwa tingkat bunga rendah diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca terkena dampak Covid-19.

"Kebutuhan fiskal yang besar dan ketidakpastian pasar keuangan akan membayangi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan sehingga diperkirakan sangat berpengaruh pada pergerakan arus modal yang akhirnya berdampak pada pergerakan tingkat bunga SBN," katanya.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan secara lantang meminta bank sentral untuk mengeluarkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif, seiring dengan laju inflasi nasional yang terjaga.

"Dengan hal ini BI sedikit merasa lebih nyaman bahwa inflasi kita turun. Tapi ini disebabkan karena daya beli masyarakat terutama konsumsi rumah tangga yang pelemahannya cukup drastis," tegas Sri Mulyani.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengemukakan bahwa pembelian SBN langsung ke BI sebenarnya bisa dilakukan dengan tingkat kupon 0,1% sampai 4,5% atau bahkan tanpa yield sama sekali.

"Tega enggak Anda ada bayar bunga Rp 400 triliun [beban bunga] hanya untuk kita bayar di bumi kita sendiri dan itu bisa kita rundingkan," tegasnya.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pun mengaku siap mendiskusikan hal ini lebih jah bersama Kementerian Keuangan. Pemerintah dan BI akan segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini.

Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku telah sepakat akan masuk ke pasar perdana dengan pembelian SBN. Namun dengan ketentuan, BI akan masuk saat target lelang SBN pemerintah tidak mencapai target.

Saat masuk ke pasar perdana, BI akan menjadi last resort yaitu mengikuti lelang dengan cara competitive bidding. Pembelian bank sentral juga nantinya akan dibatasi maksimal sebesar jumlah yang disepakati bersama.

Apabila dalam lelang SBN pemerintah tidak mencapai target, maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang ke BI dengan skema private placement. Namun jika SBN memenuhi target, maka BI tidak masuk ke pasar perdana.

link


"Tega enggak Anda ada bayar bunga Rp 400 triliun [beban bunga] hanya untuk kita bayar di bumi kita sendiri dan itu bisa kita rundingkan," tegasnya.