Edit: judul kepanjangan kaga masuk kotak

Sandiaga Uno Blak-blakan Kritik Program Tapera Jokowi, Sebut Fadjroel Rachman Mengerti Ini Tak Tepat

TRIBUNKALTIM.CO - Sandiaga Uno blak-blakan kritik Program Tapera Jokowi, sebut Fadjroel Rachman mengerti ini tak tepat.

Presiden Jokowi baru saja meluncurkan Program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Namun, Sandiaga Uno menilai momen peluncuran itu tak tepat karena bertepatan dengan pandemi Virus Corona atau covid-19.

Diketahui, skema potongan Tapera sebesar 3 persen dari gaji, rinciannya 0,5 persen dibayar pengusaha, dan 2,5 persen dibayar karyawan.

Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno di channel YouTube Kompas TV pada Kamis (11/6/2020).

Mulanya, Sandiaga Uno membenarkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlidungan sandang, pangan, papan dalam hal ini bukan hanya pemerintah.

"Sandang, pangan, papan memang tanggung jawab negara, malah tadi Bung Fadjroel bilang ini tugas konstitusi."

"Namun bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja sebetulnya, semua pihak harus bergotong royong untuk mewujudkan karena ini lanjutan tenun kebangsaan kita sama halnya dengan kesehatan dan sosial," jelas Sandiaga.

Namun, ia menegaskan kebijakan ini tidak tepat jika dilakukan pada saat-saat ini.

"Saya melihat bahwa tentunya mewujudkan perumahan untuk seluruh warga negara bagus, namun timing dan sinyal," katanya

Menurutnya, kebijakan ini bisa efektif diterapkan pada dua hingga lima tahun lagi.

"Mungkin dua tiga tahun lagi, mungkin lima tahun lagi, mungkin lebih dari itu lagi."

"Komposisinya 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 ditanggung pekerja melalui pemotongan gaji," ujar dia.

Lalu ia turut menyinggung Juru Bicara Presiden Joko Widodo ( Jokowi), Fadjroel Rachman yang juga menjadi narasumber di acara itu.


"Danger ini walau pekerja masih tiga, empat, lima tahun, Bang Fadjroel tahu sendiri sebagai ahli komunikasi is not right time," singgungnya.

Lalu, Sandi mengungkit soal tanggungan lain yang harus dibayar pekerja, misalnya BPJS.

"Pengusaha sudah memiliki kewajiban untuk membayar jaminan sosial pekerja mulai dari BPJS kesehatan dan lain sebagainya," kata dia.


Selain itu, mantan wakil calon presiden itu mengatakan mungkin UMKM (Usah Mikro Kecil Menengah) baru bisa kembali normal sekitar dua tahun lagi.

"Apalagi kalau kita bicara UMKM yang sekarang ini terkena satu pukulan telak di periode pertama pandemi Covid-19."

"Bagaimana UMKM ini harus menambah beban pegawai mmungkin 2 tahun lagi dari sekarang efek Corona kita rasakan," jelasnya.

Kini para pengusaha tengah berjuang agar jangan sampai mem-PHK karyawannya.

• Tak Tinggal Diam Tagihan Listrik PLN Dibeber Fadjroel Rachman, Fadli Zon akan Tunjukkan Bukti Kuat

Sehingga ia meminta agar Tapera dihentikan sementara.

"Kita sekarang berjibaku bagaimana tidak memPHK."

Menu

Sandiaga Uno Blak-blakan Kritik Program Tapera Jokowi, Sebut Fadjroel Rachman Mengerti Ini Tak Tepat
Jumat, 12 Juni 2020 06:37

Wujud perumahan Jokowi atau rumah MBR Pesona Bukit Batuah Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
Wujud perumahan Jokowi atau rumah MBR Pesona Bukit Batuah Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Kini para pengusaha tengah berjuang agar jangan sampai mem-PHK karyawannya.

• Tak Tinggal Diam Tagihan Listrik PLN Dibeber Fadjroel Rachman, Fadli Zon akan Tunjukkan Bukti Kuat

Sehingga ia meminta agar Tapera dihentikan sementara.

"Kita sekarang berjibaku bagaimana tidak memPHK."


"Jangan membuat satu sinyal akhirnya ah daripada berat nanti dua-tiga tahun lagi kita lay off dulu," ungkap dia.

Lalu, Sandiaga menyinggung dirinya juga pernah merasakan PHK.

"Saya ini korban PHK ngerti banget bagaimana perusahaan mengambil opsi pertama dengan mem-PHK karena takut ketidakpastian," kata pria 50 tahun ini.


Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020 lalu.

Dalam keputusan itu, mulai tahun 2020 Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya, BP Tapera akan memotong gaji TNI Polri serta pegawai swasta dan mandiri sebesar 2,5 persen dari gaji per bulan.

Iuran Tapera Mulai 2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2020 lalu.

Di dalam beleid tersebut dijelaskan, mulai tahun 2021, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk tahap berikutnya, badan tersebut juga bakal memungut iuran kepada anggota TNI/Polri serta pegawai swasta dan pekerja mandiri.

Baca juga: Pekerja Asing Wajib Jadi Peserta Tapera Besaran iuran yang dibayarkan yaitu 2,5 persen dari gaji per bulan, sementara 0,5 persen iuran itu akan dibebankan kepada pemberi kerja.

Lalu, akan digunakan untuk apa uang hasil iuran tersebut? Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio menjelaskan, BP Tapera bakal memanfaatkan dana iuran ke dalam tiga hal yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan.


Untuk pemupukan, BP Tapera bakal bakal menginvetasikan dana iuran tersebut ke beberapa instrumen dengan skema kontrak investasi kolektif (KIK).

"Kita mengelola dengan model kontrak investasi. Simpanan peserta akan diinvestasikan di pasar modal maupun pasar uang dengan pola kontrak investasi," jelas Gatut dalam video conference, Jumat (5/6/2020).

Jalin Kerja Sama Dalam mengelola kontrak investasi tersebut, BP Tapera bakal bekerja sama dengan bank kustodian sebagai mitra dan akan menunjuk manajemen investasi (MI).

Untuk kesiapan infrastruktur investasi, pihak BP Tapera telah melakukan komunikasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesi (KSEI).

Selain itu, badan yang baru saja dibentuk tersebut juga telah menunjuk lima manajemen investasi, meski masih enggan mengungkapkan nama dari masing-masing manajemen investasi.

"Proses pengelolaan investasi mengacu pada pengelolaan yang mengedepankan risk dan return management.

Kami akan mengoptimumkan pengelolaan dan memerhatikan risiko yang mungkin terjadi," jelas Gatut.

Untuk instrumen pasar modal, Gatut mengatakan, BP Tapera bakal melakukan investasi di saham-saham bluechip.

Selain itu, pihaknya juga akan mengakomodir pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah.

"Di undang-undang, instrumen apa saja yang kita boleh investasi, deposito, surat berharga negara, dan perumahan, dan perumahan.

Alokasikan dana dalam investasi, kami diawasi OJK dan harus presentasi ke OJK," ujar dia.

"Saham pun juga diatur, harapannya dengan aturan yang jelas dan transparan lebih baik, seperti kita menabung di perbankan," jelas Gatut.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, saat ini BP Tapera memiliki saldo awal sebesar Rp 2,5 triliun.

Dana ini telah disuntikan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019.

“Saat ini, pemerintah telah memberikan modal awal pada BP Tapera Rp 2,5 triliun lewat PMN,” tambahnya.

Pungut Iuran Sebagai informasi, pemerintah lewat BP Tapera akan memungut iuran sebesar 3 persen dari total gaji para pekerja di Indonesia yang berasal dari ASN, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, serta karyawan swasta.

Aturan mengenai implementasi Tapera sendiri telah diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei lalu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu.

Pada tahap awal, yang berlaku pada Januari 2021 pemungutan hanya berlaku untuk ASN.

Kemudian, Tapera diharapkan telah menjangkau 6,7 juta peserta dari ASN, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD.

Sementara karyawan swasta atau formal diberi waktu selambat-lambatnya 7 tahun sejak Badan Pengelola (BP) Tapera beroperasi

https://kaltim.tribunnews.com/amp/20...k-tepat?page=4

Jokowi seharunya belajar dari Sandiaga Uno yg berhasil menggelar narasi sukses perumahan rakyat di Jakarta. Dimana lagi ada pemimpin yg sukses masalah narasi rumah seperti ini?