JAKARTA-Advokat PERADI, Petrus Selestinus menilai skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak murni masalah hukum, tetapi ada konspirasi besar dibalik kasus ini.

Sebab, banyak sekali kepentingan yang bermain dalam kasus asuransi tertua di Indonesia ini.

“Kalau kita runut kebelakang, setiap pemilu selalu memakan korban BUMN besar. Dulu ada kasus BNI jebol oleh Adrian Woworuntu Cs. Tetapi penanganan hukumnya kacau balau. Setelah itu, kasus Bank Century pak SBY. Dan sekarang, asuransi Jiwasraya,” ujar Petrus di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, proses hukum saat ini tidak akan mampu membongkar kasus Asuransi Jiwasraya.

Pasalnya, kasus Asuransi Jiwasraya ini melibatkan banyak pemaian, termasuk orang yang punya kepentingan didalam.

“Lalu, akhirnya dikorbankan orang-orang tertentu,” ulasnya.

Advokat Peradi ini berpandangan praktek Pemberantasan Korupsi cenderung mentersangkakan seseorang demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya atau tebang pilih.

Karena itu, dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, Kejaksaan Agung (Kejagung) jangan sampai terjebak pada model penindakan yang menjadikan orang lain sebagai tumbal kekuasaan.

“Apakah orang-orang seperti Benny Tjokro Cs ini dikorbankan karena deal diantara mereka atau memang ini murni dia harus bertanggungjawab,” ucapnya dengan nada tanya.

Kecurigaan bahwa kasus ini syarat dengan konspirasi terlihat dari proses hukum yang tengah berjalan saat ini.

Bayangkan saja, tidak ada satupun pejabat di OJK yang diminta bertanggungjawab.

Padahal, OJKlah sumber dari skandal Jiwasraya ini.

“Nah, ini yang saya sebut model penyidikan yang bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya,” jelasnya.

Dalam kasus Jiwasraya kata Petrus, sebetulnya, sah-sah saja jika Benjok melakukan transaksi investasi dipasar modal.

Apalagi, posisinya sebagai pedagang saham.

Mestinya, Kejaksaan Agung menggali lebih dalam permainan yang terjadi di pasar modal.

Namun ini kelemahan sistem hukum Indonesia.

“Dan Kejagung tidak berani masuk kesana. Agar benang kusut ini terurai maka pejabat OJK harus dimintai keterangan sebagai saksi,” ujarnya.

Sumber :beritamoneter.com