JAKARTA - Politisi PDIP, Ruhut Sitompul menyatakan, dalam penanganan Corona atau Covid-19, Indonesia tak bisa dibandingkan dengan negara lain, seperti halnya Malaysia.

Hal tersebut dikatakan Ruhut dalam akun twiternya menanggapi adanya penilaian bahwa penanganan Corona yang dilakukan pemerintah Indonesia jauh dibawah negara lain di Asia Tenggara, termasuk Malaysia.

Menurut mantan Juru Bicara (Jubir) TKN Jokowi-Ma'ruf ini, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta tak bisa disamakan dengan Malaysia yang hanya berpenduduk sedikit.

"Media harus terukur kalau membandingkan Indonesia dan Malaysia ngurusi Corona, karena mana bisa dibandingkan Indonesia penduduknya lebih kurang 265 juta Malaysia Penduduknya paling Dua Kabupaten/Kota di Indonesia sedangkan Indonesia memiliki 530 lebih Kabupaten/Kota MERDEKA. _," kata Ruhut Sitompul dalam akunny, @ruhutsitompul.

Sebelumnya, penanganan pandemi coronavirus (Covid-19) di Asia Tenggara kini menjadi sorotan, utamanya Indonesia.

Vietnam dan Thailand menjadi negara di Asia Tenggara yang paling awal mampu mengendalikan wabah mematikan ini, disusul kemudian Brunei Darussalam dan Kamboja. Di saat yang sama Indonesia masih harus berjibaku memetakan persebaran Covid-19 tanpa arah yang jelas.

Vietnam pada Kamis, 23 Maret melonggarkan aturan menjaga jarak sosial. Karantina wilayah yang ketat menjadi kunci Vietnam mengendalikan virus corona.

Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Thailand yang mulai melonggarkan aturan lockdown. Thailand bahkan telah mengizinkan warganya bisa berolahraga di taman, memotong rambut di tempat cukur serta makan di luar rumah untuk pertama kalinya pada Minggu, 3 April.

Thailand juga mengizinkan shalat Idul Fitri di masjid-masjid yang terletak di daerah tanpa kasus yang terinfeksi (zona hijau). Sheikul Islam Thailand, Aziz Phithakkhumphon, mengatakan situasi Covid-19 di kerajaan telah membaik.

Malaysia juga mengizinkan masyarakat untuk salat berjamaah di masjid di tengah pandemi virus corona.

Menteri Agama Malaysia Zulkifli Mohamad mengatakan bahwa warga diperbolehkan salat berjamaah di masjid-masjid yang masuk dalam zona hijau Covid-19. Tapi masjid tidak boleh melebihi 30 orang, tidak termasuk imam.

Keputusan Malaysia, Thailand dan Vietnam melonggarkan lockdown berdasarkan kurva virus corona yang menurun.

Merujuk data Endcoronavirus (ECV), jika dibandingkan dengan kurva virus corona Singapura, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, hanya Indonesia saja yang kurvanya melonjak tanpa penurunan signifikan.

EndCoronavirus (ECV) adalah koalisi sukarela internasional yang didukung 4.000 relawan yang terdiri dari para ilmuwan, pengorganisir komunitas, aktivis, pengusaha, dan individu.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menilai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) paling buruk dibanding negara-negara di Asia Tenggara.

“Dengan melihat fakta yang ada dan kurva yang masih terus meningkat, maka atas dasar apa wacana dan rencana pelonggaran akan dilakukan? Baru wacana saja sudah semakin tidak tertib dan PSBB dilanggar secara massal di berbagai kota di Indonesia tanpa bisa diatur secara tertib oleh pemerintah,” kata Didik melalui keterangan tertulisnya, yang diterima Kamis (21/5/2020).

“Keadaan ini terjadi karena pemerintah menjadi masalah kedua setelah masalah Covid-19 itu sendiri. Pemerintah tidak menjadi bagian dari solusi, tetapi masuk ke dalam menjadi bagian dari masalah,” lanjutnya.

Menurut Didik, potensi kegagalan suatu kebijakan publik, sudah terjadi di awal ketika komunikasi seperti ini bukan hanya tidak baik atau buruk tetapi bahkan salah kaprah sehingga kebijakan tidak efektif. Hasil dari kebijakan tersebut terlihat pada saat ini di mana terjadi kebingungan publik di tengah simpang siur kebijakan yang tidak konsisten.

“Presiden harus berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pelonggaran dan wacana pelonggaran yang sudah salah kaprah dan ditanggapi terserah saja oleh publik dan masyarakat luas,” jelasnya.

Dikatakan, baru wacana pelonggaran PSBB saja sudah semakin tidak tertib dan dilanggar secara massal di berbagai kota di Indonesia tanpa bisa diatur secara tertib oleh pemerintah.

Keadaan ini terjadi karena pemerintah menjadi masalah kedua setelah masalah Covid-19 itu sendiri. Pemerintah tidak menjadi bagian dari solusi, tetapi masuk ke dalam menjadi bagian dari masalah.

"Peringatan yang harus disampaikan di sini bahwa pelonggaran dan wacana pelonggaran yang tidak berhati-hati tanpa pertimbangan data yang cermat sama dengan masuk ke dalam jurang kebijakan Herd Immunity. Yang kuat sukses sehat, yang lemah tewas. Ini bisa dianggap sebagai kebijakan pemerintah menjerumuskan rakyatnya ke jurang kematian yang besar jumlahnya,” tandasnya. 

Sumur
https://www.netralnews.com/peristiwa...rona-mana-bisa

Setuju hut,
Media mainstream sekarang kebanyakan memang terlalu bias dan tak bisa menganalisis dan membandingkan, biar heboh dibikin klikbait bahkan diulang2. Bandingkan dong dgn 10 negara penduduk terbanyak dan wilayah terluas..

Indonesia negara dgn penduduk keempat terbesar dunia kok dibandingkan sama malaysia.vietnam..
Duitnya lockdown buat seluas indonesia mana cukup.. kalau hanya locdown jakarta ekonomi juga dijamin runtuh kolaps, ntar rusuh,,ngutang imf lagi..Juga belom tentu dulu wabah hanya di jakarta saja (walopun asalnya depok), bisa jadi bali sulawesi dsb

Mayoritas msyarakat indo yg acuh tak acuh masalah kesehatan. Tabiatnya pengin rusuh kalau diprovokasi.Disuruh hindari kerumunan pasar juga ibadah saat PSBB juga malah marah2 alasan perutlah, perintah agama lah. Terlalu sensitif sama suatu isu padhal hoaks, demo besar2an seperti hasil pilpres MK. Dikit2 mau rusuh, rusuh kok hanya dikit2 di medsos.. cobalah kalau berani drun..

Kalau seandainya diterapkan tuh lockdown dah rusuh kali ini negara.. karena habis pilpres pada terbelah 55-45. Sedikit saja ada penjarahan mall/ minimarket karena kelaparan akan kerusuhan..

Apalagi ekonomi krisis seperti bbm mahal, inflasi tinggi dijamin kerusuhan meluas. Itu yg ditunggu2 ormas islam fanatik + partai oposisi+ politikus/pengamat BSH diatas + cendana sumber dana operasional.. mereka coba isu pki karena kaga bisa di isu ekonomi.

Jadi ekonomi dan keamanan itu harus seimbanglah dengan kesehatan. Dukung BIN dan Mendagri Tito seperti saat dulu sukses hancurkan riziq dan kadrun 212 yg menunggangi kasus Ahok untuk menggoyang pemerintahan Jokowi.