JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia meminta agar pemerintah Australia dalam berinvestasi di bidang pertambangan, agar tidak disertai dengan aksi kekerasan atau intimidasi terhadap warga sekitar lokasi pertambangan.

"Investasi tambang dari Australia di Indonesia adalah salah salah satu yang paling menimbulkan banyak pertumpahan darah warga komunitas. Kurang seminggu dari kedatangan (Perdana Menteri Australia) Rudd, perusahaan tambang emas Indo Muro Kencana (anak perusahaan Aurora Gold, Australia) melakukan represi terhadap masyarakat Adat Dayak Siang/Murung di Kalimantan Tengah. Masyarakat adat setempat telah lakukan kegiatan penambangan emas sebelum Indo Muro Kencana mendapatkan Kontrak Karya pada tahun 1985," kata Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI Pius Ginting kepada acehonline.info, Jumat (5/7).

Sebelumnya, lanjut Pius, tambang emas milik 'Arc Exploration Limited' dari Australia terlibat konflik dengan warga di Bima (Nusa Tenggara Barat) dan tiga warga ditembak mati pada Desember 2011.

"Penembakan warga terkait tambang Australia juga terjadi di Maluku Utara, yakni tambang emas Nusa Halmahera Mineral (milik Newcrest Australia)," ujar Pius mengutip data-data yang dihimpun oleh WALHI.

Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, mengadakan pertemuan bilateral tahunan dengan Presiden Yudhoyono, di Istana Bogor, Jumat. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat sejumlah kerjasama; diantaranya keamanan wilayah dan pertahanan, pendidikan, serta ekonomi dan investasi.

Sehubungan dengan rencana investasi tersebut, WALHI meminta agar pemerintah Australia menghargai hak warga, yang tidak ingin menginginkan adanya kegiatan pertambangan dan memilih untuk menambang sendiri di wilayahnya.

"Kevin Rudd sebagai pemimpin negara tetangga, harus memerintahkan agar investasi tambang Australia di Indonesia tidak terus melakukan kekerasan atau intimidasi, dan harus menghargai hak veto rakyat setempat, manakala warga tidak menghendaki ada kegiatan penambangan di lokasi mereka," kata Pius Ginting.

"Perusahaan Autstralia juga harus menghormati warga yang memilih menambang sediri seperti di Kabupaten Murung Raya Sulawesi Tengah, dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan berkoloborasi dengan aparat keamanan negara Indonesia," tambahnya.(sumber)

Udah hasil alam dirampok,, warganya dihajar lagi,,, nasib lah jadi orang kecil,,,