Ini di Kabupaten Sumedang, Bro.

Mulanya, aku tidak percaya bahwa orang yang punya mobil dan punya usaha bagus, ada yang menerima bantuan sosial. Itu kan, agak kurang bisa dipahami. Iya, kan?

Namun setelah ditelusuri, ternyata info itu tidak salah alias benar.

Di Sumedang, di sebuah desa masuk katagori maju, ada beberapa warga mampu, punya motor dan mobil, menerima dana bantuan sosial yang besarannya Rp 600.000.

Yang membuat aku sedih, beberapa warga yang sebenarnya layak menerima, ternyata tidak atau setidaknya belum menerima.

Penasaran, aku tanya-tanya lagi mengapa dia menerima bantuan tapi "dio" (eh yang lain) tidak atau belum.

Hasilnya, lagi-lagi aku sedih, selain geleng-geleng kepala. Ternyata oh ternyata, mengapa dia menerima sedang dio tidak , karena dia dekat dengan orang desa bahkan sering berurusan dengan desa, sementara dio tidak.

Ternyata oh ternyata, dalam pembagian bantuan sosial di desa juga ada unsur nepotisme alias kedekatan juga.

Sedih, terus terang aku, Bro. Sedih.

Ingin aku berteriak dan menangis keras agar terdengar oleh Pak Presiden atau setidaknya Pak Menteri! Tapi aku tidak kuasa melakukannya.

Satu hal lagi yang membuat aku sedih namun kali ini bercampur geram, menurut pengakuan si penerima, uang yang diterimanya dibagi-bagi kepada aparatur desa!

Artinya? Pengawasan pembagian bantuan sosial bagi terdampak Covid19 harus dilakukan. Jangan sampai APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Dana Desa, terbuang percuma.

Kalau pengawasannya kurang, apalagi tidak ada pengawasan sama sekali, repot nanti negeri ini.

Di Kabupaten atau kota atau desa misalnya. Sejauh ini, dana bansos yang dikeluarkan kabupaten atau kota, umumnya berasal dari pos-pos lain seperti untuk infrastuktur, belanja pegawai dan lain-lain.

Bila dananya tidak tepat sasaran, sayang sekal, kan? Dana dari pos-pos lain itu terbuang percuma. Padahal, dana itu awalnya untuk perbaikan jalan misalnya. Atau bisa juga untuk perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu.

Demikian pula dana yang diambil dari Dana Desa yang umumnya cukup besar, bisa mencapai puluhan juta.

Pengambikan dana dari DD akan membuat desa kelimpungan di kemudian hari. Akan banyak proyek sosial terkendala.

Mending kalau dana bansos itu tepat sasaran. Kalau kebanyakan tidak?

Aku khawatir bukan hanya di desaku saja kejadiannya. Khawatinya di setiap desa di seluruh Indonesia, yang menerima daja bansos terkait Covid 19 terjadi juga.

Pengawasan itu sejatinya melibatkan berbagai pihak. Bisa BPK, kepolisian atau pengawas independen yang ditunjuk.

Lalu, siapa yang perlu diawasi? Ya salahsatunya desa. Desa di sini adalah pihak yang berhak menentukan dan mengusulkan siapa yang harus dan tidak menerima bansos.

Sepakat?

Sekian dulu, Bro! Trims sudah membaca ocehan serbakas. Semoga agan-agan dapat imbalan setimpal, yaaaa. Hehe!