Sudah kali ketiga saya mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kota Sukabumi, tempat saya dilahirkan dan besarkan. Keperluannya ya buat ganti Kartu Tanda Penduduk yang sudah blur. Memang KTP ini masih bisa di gunakan jika kita berhadapan atau mengurus sesuatu yang membutuhkan KTP secara offline.

Namun saat kita harus berurusan secara online, KTP yang saya miliki sudah dianggap tak layak, dan teknologi digital tak mampu verifikasi KTP tersebut. Malangnya, saat ini hampir semua urusan memakai teknologi digital dan pengisian formulir untuk berbagai urusan harus secara online, akibatnya semua urusan tersebut menjadi tak bisa dilakukan.

Tiba di Kantor Dinas Dukcapil setelah mengambil nomor antrian, karena saat itu yang mengurus berbagai hal dasar adminitrasi kependudukan lumayan banyak, waktu tunggunya lama juga.

Ketika giliran saya tiba, dan saya mengutarakan maksud saya untuk mengganti KTP, jawaban petugas yang melayani saya "ya harus nunggu mas kurang lebih satu bulan lah" ujar petugas tersebut.

Menurut dia, blanko KTP di Kota Sukabumi sedang kosong dan baru 3 minggu lagi akan datang. Saya pikir urusan blanko ini sudah selesai diatasi oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Dukcapil. Akh ternyata belum.

Kemudian petugas itu menawarkan KTP saya yang saat ini dipakai ditarik dulu, kemudian mereka akan menggantinya dengan Surat Keterangan yang bisa berlaku selama 6 bulan dan begitu blanko E-KTP ada, akan dihubungi.

Ya, saya tolak lah tawaran itu, pake KTP yang blur saja banyak urusan yang tak kelar apalagi menggunakan selembar Surat Keterangan seperti itu. Saya pernah memakai Surat keterangan seperti itu ketika ada urusan perbankan sulitnya setengah mati.

Aneh urusan E-KTP ini tak kelar-kelar, padahal sudah lebih dari lima tahun masalah blanko kosong ini terjadi. Entah apa yang Kemendagri lakukan, hanya untuk menyiapkan blanko saja tak penah becus. Alasan anggaran selalu menjadi tameng dalam pembuatan blanko. 

Sebenarnya hal ini bisa diperkirakan dalam setahun itu berapa banyak blanko kosong harus disediakan, hitung rerata nya ditambah cadangan 10 persen dari nilai rata-rata itu, kalkulasikan dengan harga per lembar blanko nya. 

Saya bingung yang jadi masalah itu apa? Pemerintah selalu menekankan pentingnya administrasi kependudukan yang tertib, tapi kami sebagai masyarakat yang berniat untuk tertib adminitrasi sulit sekali mendapat pelayanan karena ulah Pemerintah sendiri.

Program single identity number yang sempat di gadang-gadang dahulu saat ini tak terdengar lagi, korupsi e-ktp lantas disalahkan sebagai alasan apologi dalam kekosongan blanko e-KTP.

Padahal kan itu terjadi beberapa tahun lalu, kenapa sampai saat ini tak diperbaiki, dari jaman Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sampai yang jadi Menteri, mantan Kapolri Tito Karnavian, urusan blanko E-KTP ini tak pernah kelar.

Blanko KTP kosong, selalu jadi momok secara merata hampir di seluruh Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Tak perlu berangan-angan membangun sistem kependudukan yang sangat canggih, kalau menyediakan kebutuhan dasarnya pun tak mampu.

Ayo dong Pak Tito, beresin urusan e-KTP ini, susah bener mau sih.