Soal Mobil PCR Surabaya yang Dipindah ke Daerah Lain, PDIP Bela Risma, Berharap Khofifah Lebih BijakSabtu, 30 Mei 2020 13:47

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Beberapa hari terakhir, nama Wali Kota Surabaya kembali menjadi sorotan publik.

Wanita bernama lengkap Tri Rismaharini itu naik pitam saat tahu ada dua mobil PCR dari BNPB yang sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Risma mengaku, ia secara langsung telah berkoordinasi dan menghubungi berbagai pihak yang telah dimintai bantuan untuk mendatangkan mobil laboratorium tersebut.

Kini, Risma juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
 
Ia pun turut menunjukkan bukti chat WhatsApp antara dirinya dengan Doni

Dalam chat tersebut, terlihat jelas bahwa Risma memohon bantuan alat fast lab untuk Kota Surabaya.

Dalam chat WhatsApp dengan Risma, Doni menyanggupi dan berjanji akan mempercepat proses pengiriman.

Selain itu, Risma juga melaporkan bahwa mobil bantuan itu dialihkan ke daerah lain, sehingga Surabaya tidak bisa menggunakan mobil tersebut.

Doni membalas dengan janji akan mengecek keberadaan mobil tersebut karena memang dua mobil bantuan itu diprioritaskan untuk Kota Surabaya.

"Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni, jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu,” kata Risma sambil menunjukkan chat dengan Doni di dapur umum, halaman Balai Kota Surabaya, Jumat (29/5/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.

Risma terlihat sangat geram setelah tahu mobil PCR itu dibawa ke daerah lain di Jatim.

Dalam kesempatan itu, Risma tampak menelepon salah seseorang pejabat Pemprov Jatim sambil marah-marah.

Sepertinya, ia ingin memastikan langsung mengenai kabar mobil laboratorium yang dialihkan ke daerah lain di Jatim tersebut.

Di ujung telepon, suara Risma nampak meninggi.

Ia tidak terima karena bantuan mobil laboratorium dialihkan untuk daerah lain.

"Saya dapat (chat) WhatsApp Pak Doni Monardo kalau (mobil laboratorium) itu untuk Surabaya. Apa-apaan ini, kalau mau boikot jangan gitu caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang," kata Risma dengan nada tinggi.

"Pak, saya enggak terima loh pak, betul saya enggak terima," ujar Risma di ujung telepon.

Risma menyesalkan dua unit mobil dari BNPB pusat itu tidak dapat beroperasi di Surabaya.

Apalagi Pemkot Surabaya saat ini tengah berkejaran dengan waktu untuk dapat segera memutus mata rantai pandemi Covid-19.

Mengenai hal ini, Sekjen PDIP-P Hasto Kristiyanto turut angkat bicara.

Kepala daerah sekaligus Ketua DPP PDI-P bidang Kebudayaan itu naik pitam.

Sebab, sedianya kedua mobil PCR diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya.

Hasto pun mempertanyakan dasar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalihkan bantuan dua mobil PCR tersebut.

"Sangatlah disayangkan jika hibah bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut, untungnya hari itu juga Surabaya dapat dua mobil PCR dari BIN," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2020).

Ia berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim lebih bijak dalam menentukan prioritas di tiap wilayah.

Pasalnya, kata Hasto, Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak dan terpadat di wilayah Jatim.

Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ada di Surabaya.

Hasto juga meminta setiap kebijakan tidak perlu dikaitkan dengan rivalitas politik dan menghindari ego kepemimpinan.

" PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan," ucap Hasto.

Ia pun mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan kerja sama dan musyawarah dalam penanganan Covid-19.

Hasto menegaskan kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas.

"Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan," ujar Hasto. (TribunNewsmaker/ Irsan Yamananda)

https://newsmaker.tribunnews.com/amp...bijak?page=all