Sebagai dukungan data pendapat, berita kedua ini memuat kutipan langsung Kabag Humas Pemkot Bekasi Sayekti Rubiah, “Meninjau Kota Bekasi dalam rangka persiapan penerapan prosedur new normal setelah PSBB, di sarana publik.”

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing pun ikut menanggapi hal ini. Ia mengatakan, dari pemberitaan ini sudah terlihat jelas bahwa fakta pendapat pada berita pertama sangat tidak produktif bahkan berpotensi merugikan posisi presiden yang telah berjuang sungguh-sungguh menegakan segala peraturan terkait penerapan PSBB.

Fakta pendapat tersebut juga berpotensi menggerus kredibilitas pemerintah pusat di mata publik dalam upaya penangan Covid-19 di Indonesia.

“Sangat memprihatinkan perilaku komunikasi pejabat humas seperti itu. Sebaiknya, lebih cepat lebih baik, yang bersangkutan segera direposisi dari jabatan humas,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Selasa malam.

Sampai saat release ini ditulis, fakta pendapat pada berita pertama masih bisa diakses khalayak ramai. Emrus pun menilai, berita tersebut bisa menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat. Lebih parah lagi, bila khalayak tidak membaca berita kedua, maka mereka mengambil kesimpulan mempercayai penuh isi berita pertama.

“Tentu ini tidak baik karena kenyataannya tidak demikian. Bahkan khalayak bisa menjadi bingung atas dua berita yang berbeda dari sumber institusi humas yang sama,” katanya.

Emrus pun menyoroti kompetensi pola komunikasi pejabat Humas Kota Bekasi. Ia mengatakan, pejabat tersebut tidak memiliki skill dan kompetensi sebagai seorang humas. Padahal, pejabat humas harus menguasai konsep, teori, filsafat, etika komunikasi dan profesional di bidang komunikasi.

Ia pun menduga, Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi bisa jadi tidak berlatarbelakang komunikolog. Lebih parah lagi jika tidak memiliki kompetensi dan keterampilan profesional komunikasi yang memadai.

Emrus pun menyarankan agar Presiden, Menteri hingga semua kepala daerah agar melakukan reposisi besar-besaran kepada semua pejabat komunikasi pemerintah.

“Berikan tanggung jawab itu kepada para komunikolog agar pengelolaan komunikasi pemerintah dapat berjalan dengan baik, sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat terkomunikasikan dengan efektif pula kepada masyarakat,” ujarnya.

Hemat Emrus, Komunikasi memang telah menjadi ilmu pengetahuan sejak dulu dan menjadi sebuh profesi profesional. Atau dikenal dalam konsep ethos, pathos dan logos dari Aritoteles. Maka patut diperhatikan agar hoaks dan ujaran kebencian yang merugikan semua pihak, termasuk pemerintah dapat ditiadakan atau diminimalisasikan.

Sumber:
Berikan Informasi yang Keliru, Kasubbag Humas Bekasi Harus Dicopot!