iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih adanya data yang tak sinkron terkait bantuan sosial (Bansos) Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat penyaluran bantuan menjadi terhambat.

Dalam pengantar di Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran menteri, Kepala Negara meminta agar persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan cepat. "Memang ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu, saya minta ini segera diselesaikan" kata Jokowi, dalam ratas via virtual di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Menurut dia, jika tak diselesaikan maka hal ini akan berimbas kepada penyaluran bantuan kepada masyarakat yang menjadi terhambat. Jokowi juga meminta agar penyaluran melibatkan perangkat desa agar lebih memudahkan.

"Saya kira dilibatkan RT, RW, desa, dibuat mekanisme yang terbuka, yang transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan, baik yang namanya BLT desa, bansos tunai, saya kira ini ditunggu masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta sistem penyaluran bansos tunai dan BLT Desa dibuat sederhana. Sistem tersebut dinilai sangat memengaruhi proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

"Di lapangan saya lihat banyak kendala dan problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," katanya.

Dia menuturkan, situasi saat ini dibutuhakn kecepatan untuk mengatasi dampak wabah virus corona (Covid-19). Menurutnya, terpenting sekarang, yaitu dibuat aturan yang mempermudah penyaluran bantuan di lapangan.

"Pada situasi yang tidak normal yang besifat extra ordinary dibutuhkan kecepatan," ucapnya.

Selain itu dia juga meminta agar penyaluran bantuan dilakukan transparan. Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PBKP) dinilai perlu demi mencegah korupsi.

"Keterbukaan sangat diperlukan dan untuk sistem pencegahan minta didampingi. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi agar tidak terjadi korupsi di lapangan," katanya.


Source: Jokowi Akui Data Bansos Tunai dan BLT Dana Desa Tak Sinkron